Ketika Negara Tidak Kompak, Rakyat Harus Apa?

Dalam kehidupan bernegara, rakyat sebenarnya tidak menuntut sesuatu yang rumit. Mereka hanya ingin satu hal, yaitu kepastian. Kepastian bahwa aturan dijalankan secara konsisten, informasi yang disampaikan pemerintah dapat dipercaya, dan setiap lembaga negara bergerak dengan tujuan yang sama.

Namun, ketika satu institusi berbicara berbeda dengan institusi lainnya, atau ketika pejabat publik tampak saling terkejut atas keputusan yang seharusnya sudah diketahui bersama, masyarakat pun mulai bertanya-tanya, sebenarnya negara sedang berjalan ke mana?

Simpang Siur Isu dan Pentingnya Klarifikasi

Belakangan ini, publik dihebohkan oleh beredarnya isu mengenai personel TNI yang disebut mendatangi Markas Polda Metro Jaya. Meskipun Mabes TNI telah membantah narasi tersebut dan memberikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar tidak benar, kegaduhan itu telanjur memicu berbagai spekulasi. Banyak orang tidak lagi hanya memperdebatkan benar atau salahnya informasi, melainkan mempertanyakan bagaimana hubungan antarlembaga penegak hukum sebenarnya.

Mengapa isu semacam itu begitu mudah dipercaya? Mengapa klarifikasi resmi sering kali datang setelah opini publik lebih dahulu terbentuk?

Fenomena serupa terlihat dalam persoalan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk operasional Badan Gizi Nasional (BGN). Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku terkejut dan kecolongan karena usulan anggaran yang sebelumnya ditolak ternyata tetap muncul, memunculkan pertanyaan baru. Jika pejabat yang memiliki posisi strategis saja mengaku tidak mengetahui proses tersebut, bagaimana masyarakat bisa memahami alur pengambilan keputusan di dalam pemerintahan? Publik tentu berhak bertanya apakah koordinasi benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

Dari Tingkat Pusat hingga Birokrasi RT dan RW

Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Dalam kehidupan sehari-hari, warga sering menemui persoalan serupa di tingkat paling dekat, yakni RT dan RW. Di kompleks perumahan sendiri, saya bahkan melihat tidak sedikit warga yang harus bolak-balik mengurus surat keterangan karena ketua RT memiliki pemahaman berbeda dengan ketua RW mengenai prosedur administrasi. Ada yang meminta persyaratan tambahan, ada yang menganggap dokumen tertentu tidak diperlukan. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung waktu, tenaga, bahkan biaya akibat ketidaksinkronan tersebut.

Lantas, apakah semua ini semata-mata disebabkan oleh birokrasi yang terlalu rumit? Jawabannya tidak sesederhana itu. Birokrasi memang memiliki prosedur berlapis sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas. Namun, yang sering menjadi persoalan justru adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dan masih kuatnya ego sektoral.

Every institusi bekerja berdasarkan kewenangan masing-masing, tetapi belum tentu memiliki komunikasi yang cukup baik dengan institusi lain. Akibatnya, keputusan yang seharusnya dipahami bersama justru melahirkan kebingungan di internal pemerintah sendiri.

Mengisi Kekosongan Informasi di Era Digital

Masalah lainnya adalah komunikasi publik yang kurang efektif. Di era media sosial, informasi menyebar dalam hitungan detik, sedangkan klarifikasi resmi sering kali membutuhkan waktu lebih lama. Kekosongan informasi itulah yang kemudian diisi oleh spekulasi, opini, bahkan hoaks. Ketika masyarakat lebih dahulu menerima informasi yang simpang siur, klarifikasi yang datang belakangan sering kali tidak lagi mampu menghapus keraguan yang telah terbentuk.

Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan. Sekali kepercayaan itu terkikis, setiap kebijakan akan lebih mudah dipertanyakan, bahkan ketika kebijakan tersebut sebenarnya benar. Oleh karena itu, koordinasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga legitimasi negara di mata rakyat.

Lalu, ketika negara terlihat tidak kompak, apa yang harus dilakukan rakyat? Jawabannya bukan ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan dugaan yang belum tentu benar, melainkan tetap bersikap kritis dan rasional. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, meminta transparansi, serta mengawasi jalannya pemerintahan melalui saluran yang tersedia.

Pada saat yang sama, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap lembaga berbicara dengan pesan yang selaras agar kebingungan publik tidak terus berulang.

Pada akhirnya, negara bukan hanya terdiri atas gedung pemerintahan atau lembaga-lembaga resmi. Negara hidup melalui kepercayaan rakyatnya. Ketika koordinasi antarlembaga berjalan baik, masyarakat akan merasa terlindungi dan yakin bahwa pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, ketika yang terdengar justru suara-suara yang saling bertentangan, rakyat hanya bisa bertanya: jika para penyelenggara negara sendiri belum sepenuhnya kompak, kepada siapa sebenarnya publik harus mencari kepastian?