Ancaman Krisis Pangan 2027, tapi MBG Berisiko Membuang Jutaan Ton Makanan?

Bayangkan jika peringatan krisis pangan global benar-benar menjadi kenyataan. Harga bahan pokok melonjak, biaya produksi pertanian meningkat, dan masyarakat harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, diversifikasi pangan, termasuk menjadikan ubi sebagai alternatif sumber karbohidrat, merupakan gagasan yang masuk akal. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: sudah siapkah pemerintah memastikan pangan yang tersedia tidak justru terbuang?

Peringatan JPMorgan mengenai risiko krisis pangan pada 2027 patut diperhatikan. Sejumlah faktor, mulai dari ketegangan geopolitik, gangguan pasokan pupuk, kenaikan biaya energi, hingga potensi cuaca ekstrem akibat El Nino, dapat menekan produksi dan mendorong inflasi pangan. Reuters melaporkan bahwa inflasi pangan global berpotensi meningkat pada paruh pertama 2027 apabila berbagai risiko tersebut terjadi bersamaan. Namun, prediksi tersebut bukan kepastian seluruh dunia akan mengalami kelangkaan beras. Risiko kenaikan harga dan gangguan pasokan berbeda dengan kepastian bahwa bahan pokok akan habis. Justru karena masa depan belum pasti, pemerintah seharusnya menyiapkan mitigasi sejak sekarang.

Mengajak masyarakat mengenal ubi, singkong, jagung, dan sumber karbohidrat lokal lainnya merupakan langkah yang patut didukung. Ketergantungan berlebihan pada satu bahan pangan dapat membuat sistem pangan rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi. Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan pangan lokal yang bisa dikembangkan. Ubi dapat diolah menjadi berbagai makanan, sementara singkong dan jagung juga berpotensi memperkuat keragaman konsumsi masyarakat. Diversifikasi semacam ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada beras sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani lokal.

Namun, diversifikasi pangan tidak cukup dilakukan dengan menyuruh masyarakat mengganti nasi dengan ubi. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan produk, keterjangkauan harga, kualitas gizi, distribusi, serta penerimaan masyarakat terhadap pangan alternatif tersebut. Lebih penting lagi, diversifikasi harus berjalan beriringan dengan penguatan produksi dan cadangan pangan. Jangan sampai masyarakat diminta beradaptasi, sementara persoalan mendasar dalam pengelolaan pangan justru tidak dibenahi.

Di tengah ancaman tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dievaluasi dari sisi efisiensi pangan. Program ini memiliki tujuan penting, yakni membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Akan tetapi, tujuan baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang efisien. Kajian Bappenas bersama GIZ mengenai pengelolaan sisa pangan MBG memperkirakan jumlah sisa pangan dari penyedia layanan dan penerima manfaat berpotensi mencapai sekitar 1,06 juta ton pada 2027 dalam salah satu skenario. Angka tersebut merupakan proyeksi berdasarkan asumsi kajian, bukan bukti bahwa seluruh volume itu sudah menjadi sampah.

Meski demikian, proyeksi tersebut tetap menjadi peringatan serius. Jika makanan yang diproduksi dalam jumlah besar tidak dikonsumsi secara optimal, persoalannya bukan hanya pemborosan anggaran. Ada pula sumber daya yang terbuang, mulai dari bahan pangan, air, energi, tenaga kerja, hingga biaya transportasi. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki perencanaan porsi, menyesuaikan menu dengan kebutuhan penerima, meningkatkan kualitas pengolahan, serta mencatat sisa makanan secara transparan. Pengawasan juga perlu memastikan makanan yang disajikan benar-benar layak, aman, dan sesuai kebutuhan gizi.

Persoalannya bukan apakah MBG harus dihentikan atau apakah masyarakat harus mulai makan ubi. Pilihan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan yang sebenarnya membutuhkan perencanaan lintas sektor. Jika risiko pangan global meningkat, Indonesia membutuhkan sistem pangan yang tangguh, distribusi yang efisien, cadangan yang memadai, dan kebijakan yang mampu mengurangi pemborosan. Program bantuan pangan pun harus menjadi bagian dari solusi, bukan menambah persoalan baru akibat perencanaan yang kurang matang.

Pemerintah tidak bisa hanya mengajak masyarakat berhemat ketika ancaman krisis datang. Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa anggaran, bahan pangan, dan sumber daya yang dikelolanya digunakan seefektif mungkin. Ketika pangan berpotensi semakin mahal, membuang makanan bukan sekadar persoalan sampah, melainkan persoalan ketahanan pangan dan tanggung jawab kebijakan publik.

Ancaman krisis 2027 memang belum tentu terjadi dalam skenario terburuk. Namun, justru karena belum pasti, persiapan harus dimulai sekarang. Sebab, akan sulit meminta masyarakat beradaptasi dengan kelangkaan apabila pemerintah sendiri belum maksimal mencegah pemborosan.