17+8 Tuntutan Rakyat: Aspirasi Reformasi dan Transparansi untuk Negeri

Beberapa hari terakhir, jagat media sosial diramaikan oleh sebuah gerakan yang dikenal dengan nama “17+8 Tuntutan Rakyat”. Tagar serta unggahan terkait gerakan ini mendadak membanjiri lini masa, terutama setelah sejumlah influencer dan publik figur ikut menyuarakan.

Gerakan ini bukan sekadar tren digital, melainkan manifestasi keresahan masyarakat terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia saat ini.

Angka 17+8 bukan sembarang angka. Simbol tersebut merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, sekaligus mengusung makna adanya 17 tuntutan jangka pendek yang harus segera ditindaklanjuti dalam satu minggu, serta 8 agenda reformasi jangka panjang yang ditargetkan selesai dalam satu tahun.

Awal Mula Gerakan dan Dukungan Publik Figur

Gerakan ini mencuat usai beberapa tokoh muda dan kreator konten, seperti Jerome Polin dan Andovi Da Lopez, mengunggah poster berisi daftar tuntutan tersebut.

Sederet artis dan influencer ikut meramaikan, di antaranya Salsa Erwin hingga sejumlah selebritas muda yang memiliki jutaan pengikut. Dengan dukungan figur publik, pesan yang awalnya hanya beredar di lingkaran aktivis kemudian menyebar lebih luas ke masyarakat umum.

Penyusunan daftar tuntutan dilakukan melalui diskusi cepat selama sekitar tiga jam, melibatkan aktivis, mahasiswa, hingga kalangan profesional. Mereka menekankan bahwa inti gerakan ini adalah transparansi, reformasi, dan empati dalam tata kelola negara.

Latar Belakang Munculnya Tuntutan

Lahirnya gerakan ini tak bisa dilepaskan dari gelombang protes masyarakat atas kebijakan pemerintah dan DPR belakangan ini. Isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, kekerasan aparat terhadap demonstran, hingga kekecewaan terhadap lambannya reformasi hukum menjadi pemicu utama.

Terdapat sedikitnya empat pilar yang mendorong lahirnya 17+8 Tuntutan Rakyat:

1. Kebutuhan transparansi lembaga negara, terutama DPR.
2. Reformasi menyeluruh dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi.
3. Empati terhadap korban kekerasan aparat, termasuk mahasiswa dan pengemudi ojol yang menjadi simbol perjuangan rakyat.
4. Dorongan agar TNI-Polri kembali pada fungsi dasarnya sesuai konstitusi.

17 Tuntutan Mendesak (Batas Waktu 5 September 2025)

Berikut adalah ringkasan 17 tuntutan jangka pendek yang wajib dipenuhi pemerintah, DPR, dan aparat:

1. Tarik mundur TNI dari tugas pengamanan sipil.
2. Hentikan kriminalisasi terhadap massa aksi.
3. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan aparat lainnya.
4. Bekukan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR.
5. Publikasikan anggaran DPR secara transparan ke publik.
6. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, bekerja sama dengan KPK.
7. Pecat atau beri sanksi tegas anggota DPR yang melanggar etika.
8. Tuntut partai politik menyatakan komitmen berpihak pada rakyat.
9. Libatkan kader partai dalam dialog publik.
10. Bebaskan semua demonstran yang ditahan.
11. Polisi wajib menghentikan tindak kekerasan terhadap warga.
12. Proses hukum aparat yang melakukan pelanggaran HAM.
13. TNI kembali ke barak, tidak ambil alih peran Polri.
14. Komitmen TNI untuk tidak masuk ke ranah sipil selama krisis.
15. Pastikan upah layak bagi buruh, guru, tenaga kesehatan, hingga mitra ojol.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
17. Lakukan dialog terbuka dengan serikat buruh.

Semua poin ini diberi tenggat hingga 5 September 2025, sehingga bersifat sangat mendesak.

8 Agenda Reformasi Setahun (Batas Waktu 31 Agustus 2026)

Mengutip Uzone.id dan Kompas Nasional (2/9/2025), ada 8 agenda besar yang menjadi target jangka panjang:

1. Reformasi DPR – audit independen, larangan mantan koruptor, hapus fasilitas berlebihan, hingga evaluasi sistem pensiun.
2. Reformasi Partai Politik – transparansi keuangan partai dan fungsi oposisi diperkuat.
3. Reformasi Perpajakan – distribusi adil pusat-daerah, batalkan pajak yang membebani rakyat.
4. UU Perampasan Aset Koruptor – segera disahkan dan ditegakkan.
5. Reformasi Kepolisian – revisi UU, desentralisasi fungsi lalu lintas dan keamanan.
6. TNI Fokus Pertahanan – cabut mandat TNI di proyek sipil, revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas – berikan kewenangan lebih luas untuk mengawasi kebebasan sipil.
8. Evaluasi kebijakan ekonomi – tinjau ulang UU Cipta Kerja, lindungi masyarakat adat dan lingkungan, serta audit BUMN dan proyek strategis nasional.

Simbolisme Warna Pink dan Hijau

Gerakan ini juga dikenal lewat visual yang khas: Brave Pink dan Hero Green. Detik mencatat, warna pink berasal dari sosok ibu berhijab pink yang ikut aksi, melambangkan keberanian.

Sedangkan hijau merujuk pada warna jaket ojol, mengenang Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas saat aksi, sebagai simbol pengorbanan rakyat. Dua warna ini bukan sekadar estetika, melainkan simbol solidaritas digital yang menyatukan publik di ruang maya.

Respona Pemerintah dan Tantangan ke Depan

Hingga kini, pemerintah melalui Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi atas seluruh isi tuntutan. Namun, tuntutan ini jelas diarahkan langsung kepada Presiden, DPR, Polri, dan TNI. Rakyat menagih komitmen nyata, bukan sekadar janji politik.

Tantangannya, ada pada bagaimana pemerintah mampu merespons aspirasi dengan tindakan konkret, bukan represif. Jika tuntutan diabaikan, gelombang kekecewaan publik dikhawatirkan semakin meluas.

Kesimpulan

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menunjukkan bagaimana media sosial bisa menjadi kanal besar untuk menyuarakan aspirasi publik. Dari isu transparansi DPR, reformasi aparat keamanan, hingga perbaikan ekonomi, semuanya terangkum dalam daftar tersebut.

Inti dari gerakan ini adalah transparansi, reformasi, dan empati. Kini, bola ada di tangan pemerintah dan DPR: apakah mereka akan mengabaikan suara rakyat, atau justru menjadikannya momentum untuk melakukan perubahan mendasar demi demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.