Setelah berhari-hari jalanan ibu kota jadi medan perang dan tembok-tembok jadi saksi bisu amarah rakyat, para pimpinan DPR akhirnya turun gunung. Dalam sebuah pertemuan darurat di Gedung Kura-kura, Rabu (3/9/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara resmi meminta maaf kepada perwakilan mahasiswa.
Bukan cuma minta maaf, mereka juga datang dengan sejumlah "oleh-oleh" janji perbaikan yang kedengarannya super meyakinkan. Tapi, apakah rakyat langsung percaya? Tentu saja tidak semudah itu, Ferguso!
Paket Permintaan Maaf Lengkap dengan 'Bonus'
Di hadapan para perwakilan BEM SI dan organisasi mahasiswa lainnya, Dasco mengakui bahwa DPR telah melakukan kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan tugasnya.
"Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat," kata Dasco.
Tapi, ini bukan sekadar permintaan maaf basa-basi. Dasco langsung membongkar beberapa langkah konkret yang katanya sudah dan akan segera dilakukan DPR:
Stop Tunjangan Perumahan: Ini yang paling bikin kaget. Tunjangan perumahan yang jadi salah satu pemicu amarah disebut sudah dihentikan sejak 31 Agustus 2025.
Stop Jalan-jalan ke Luar Negeri: DPR akan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan mengefisiensikan kunker di dalam negeri.
Janji DPR Lebih Baik di Bawah Puan: Dasco menegaskan formasi DPR ke depan akan dipimpin langsung oleh Puan Maharani dengan janji akan lebih baik dan transparan.
Selain itu, Dasco juga menjanjikan mahasiswa akan dipertemukan langsung dengan pemerintah untuk membahas tuntutan lain seperti tim investigasi, UU Perampasan Aset, hingga pengurangan pajak.
Reaksi Netizen: Maaf Diterima, Percaya Nanti Dulu!
Secara di atas kertas, langkah-langkah ini terdengar sangat bagus. Tapi, netizen yang sudah terlalu sering dikecewakan, tentu saja, nggak gampang percaya.
Kolom komentar di berbagai media sosial langsung dibanjiri oleh respons yang campur aduk antara apresiasi, sinisme, dan tuntutan yang lebih mendasar.
Banyak yang menyoroti betapa mahalnya harga sebuah permintaan maaf.
"Gila klean, sampe ada yg mati baru klean minta maaf kyk pecundang," tulis seorang netizen.
"Hanya untuk mendengar aja sampe harus berdarah darah, yang katanya terhormat & wakil rakyat," sahut yang lain.
Ada juga yang langsung menagih bukti nyata, bukan cuma janji.
"Halahhh… gampang pak nenangin masyarakat. Sahkan uu prampasan aset dan hukum mati koruptor. Hukum jangan tumpul ke atas. Fixxx slesai dahhh masalah negri ini," komentar seorang warganet, menyoroti akar masalah yang sesungguhnya.
"Reformasi DPR seperti apa ? Bagaimana kita menilainya ? Dimulai dari undang undang perampasan asset kah ?" tanya yang lain, meminta tolok ukur yang jelas.
Dan tentu saja, ada kelompok yang sudah terlalu "kebal" dengan janji-janji pejabat.
"Presiden,menteri, wamen ,staf khusus, pejabat, anggita dewan, partai mudah sekali mengobral kata maaf tanpa pernah beeubah, Rakyat dijejali dgn kata maaf ,se akan2 Rakyat cukup disunguhi kata maaf selesai, tanpa ada perubahan, MIRIS!" tulis seorang netizen, menyuarakan kepahitan yang sudah menumpuk.
Pertemuan ini mungkin jadi langkah awal yang baik. DPR sudah menunjukkan niat untuk berbenah. Tapi, seperti kata netizen, maaf itu murah, yang mahal adalah membuktikan bahwa permintaan maaf itu tulus dan diikuti oleh perubahan yang nyata.
Bola panas kini kembali ada di tangan DPR. Apakah janji-janji ini akan benar-benar direalisasikan, atau hanya akan jadi pemanis sementara sampai rakyat lupa dan kembali ke rutinitasnya? Kita tunggu saja.
