Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Setelah mencuat kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah, kini muncul dugaan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Jumlahnya pun tidak main-main, disebut mencapai ribuan.
Informasi ini terungkap setelah Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepri. Ia menyebut ada data mencurigakan terkait keberadaan ribuan SPPG di wilayah tersebut.
"BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," beber Sahidin dikutip dari Antara, Sabtu (20/9/2025).
Sahidin menilai kondisi ini berpotensi merugikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan di lapangan serta memastikan SPPG benar-benar beroperasi sesuai tujuan.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa sinergi yang baik, pelaksanaan program MBG di lapangan akan rawan penyimpangan.
"Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar 'booking', akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah," tegas Sahidin.
Tak hanya soal administrasi, Sahidin juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan pangan. Ia menilai sistem pengawasan terpadu harus diperkuat untuk mencegah insiden, seperti kasus keracunan makanan yang baru-baru ini terjadi di berbagai daerah.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan serangkaian kasus keracunan massal siswa setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Peristiwa itu dilaporkan di Bengkulu, Garut, Lamongan, Bau-Bau, Banggai Kepulauan, hingga Kupang, dengan total korban mencapai ribuan anak.
Atas kejadian itu, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf.
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ucapnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025) lalu.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang.
“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
