LCC MPR RI Butuh VAR? Warganet Usul Teknologi untuk Hindari Kecurangan Juri

Kontroversi mewarnai Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat setelah keputusan dewan juri dianggap merugikan salah satu peserta. Polemik ini viral di media sosial dan memicu gelombang kritik dari publik hingga akhirnya pihak MPR RI mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian.

Peristiwa tersebut terjadi dalam pertandingan final yang digelar di Pontianak pada 9 Mei 2026. Dalam sesi pertanyaan rebutan, salah satu peserta dari SMAN 1 Pontianak mendapat pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peserta dari Regu C itu menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Namun jawaban tersebut justru dinyatakan kurang tepat oleh juri dan membuat tim menerima pengurangan poin sebesar minus lima.

Polemik Penilaian yang Identik Namun Berbeda Skor

Tak lama setelah itu, pertanyaan yang sama dilempar ke regu lain, yakni SMAN 1 Sambas. Menariknya, jawaban yang diberikan dinilai publik memiliki substansi hampir identik dengan jawaban sebelumnya. Bedanya, kali ini juri memberikan nilai penuh sebesar 10 poin. Momen tersebut langsung memicu protes dari peserta dan penonton di lokasi.

Video potongan kejadian itu kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Banyak warganet mempertanyakan objektivitas dewan juri dan menilai keputusan tersebut tidak konsisten. Akun media sosial MPR RI bahkan ikut diserbu komentar kritik dari netizen. Dalam rekaman yang beredar, pihak juri berdalih jawaban dari peserta SMAN 1 Pontianak dianggap memiliki artikulasi yang kurang jelas sehingga kata kunci penting tidak terdengar. Namun alasan tersebut justru membuat publik semakin geram karena menurut banyak orang, inti jawaban yang disampaikan sudah benar dan lengkap.

Merespons ramainya kritik, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui adanya kelalaian dari dewan juri dalam pelaksanaan lomba tersebut. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujarnya dalam keterangan resmi.

MPR RI juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan, termasuk mekanisme penilaian, tata suara, hingga prosedur pengajuan keberatan peserta. Langkah evaluasi itu disebut penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada kompetisi berikutnya. Pihak sekolah SMAN 1 Pontianak sendiri telah menyampaikan tuntutan klarifikasi secara resmi untuk mencari keadilan bagi para siswanya.

Sorotan dari KPAI dan Reaksi Warganet

Sorotan terhadap kasus ini bahkan ikut mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI mendorong adanya evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses lomba. Menurutnya, kesalahan penilaian seperti ini tidak hanya berdampak pada hasil kompetisi, tetapi juga bisa memengaruhi kondisi psikologis peserta didik.

Di media sosial dan forum daring seperti Reddit, banyak pengguna internet menilai penyelenggara seharusnya bisa melakukan pengecekan ulang rekaman audio sebelum memutuskan pengurangan nilai. Sebagian warganet juga membandingkan sistem lomba ini dengan pertandingan olahraga yang sudah menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR untuk menghindari kesalahan keputusan manusia.

LCC Empat Pilar sendiri merupakan program tahunan MPR RI yang bertujuan menanamkan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan kepada pelajar SMA sederajat. Kompetisi ini rutin digelar di berbagai provinsi dan melibatkan sekolah-sekolah unggulan dari seluruh Indonesia.

Meski MPR telah meminta maaf, polemik ini masih menjadi perbincangan hangat publik. Banyak pihak berharap evaluasi yang dijanjikan benar-benar dilakukan secara serius agar kompetisi pendidikan tidak kehilangan kredibilitas di mata peserta maupun masyarakat luas.