-
Pemerintah bersama ADB, IESR, dan Australia meluncurkan Buku Putih UMKM Hijau berisi peta jalan, analisis, dan rekomendasi menuju bisnis ramah lingkungan.
-
Transformasi hijau masih terkendala keterbatasan adaptasi UMKM terhadap iklim global serta akses pembiayaan, meski peluang tumbuh besar dengan meningkatnya permintaan produk berkelanjutan.
-
Dukungan internasional menegaskan UMKM sebagai ujung tombak transisi hijau, dengan target masuk RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah menegaskan kembali komitmennya mendorong transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju bisnis ramah lingkungan.
Lewat kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Pemerintah Australia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan Buku Putih Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau pada Selasa (16/9) di Jakarta.
Dokumen ini memuat analisis situasi, peta jalan, dan rekomendasi kebijakan yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan hijau, klasifikasi standar, hingga dorongan adopsi teknologi. Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard menyebut strategi ini hanya akan berhasil jika ada kerja sama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Namun, jalan menuju transformasi hijau masih penuh tantangan. UMKM kerap kesulitan beradaptasi dengan perubahan iklim global dan terbatasnya dukungan keuangan.
Meski begitu, peluang tetap besar seiring meningkatnya permintaan konsumen pada produk berkelanjutan dan dukungan pembiayaan hijau. Deputi Bappenas Maliki menekankan peluncuran Buku Putih ini sebagai tonggak penting menuju ekonomi rendah karbon, sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai dokumen tersebut akan menjadi acuan penyusunan standar UMKM hijau di Indonesia.
Dari sisi mitra internasional, ADB dan Pemerintah Australia melihat UMKM sebagai ujung tombak transisi. Kepala Perwakilan ADB Jiro Tominaga menyoroti perlunya inisiatif seperti kredit hijau dan jaringan pembina hijau. CEO IESR Fabby Tumiwa menambahkan, praktik ramah lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, tapi juga peluang meningkatkan profit usaha. Namun, pendampingan teknis dan akses pembiayaan tetap krusial.
Australia melalui program SIAP menyatakan dukungannya untuk implementasi strategi ini, sementara Bappenas menegaskan pemberdayaan UMKM hijau akan menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah ingin memastikan UMKM tidak hanya bertahan di tengah krisis iklim, tetapi juga tumbuh sebagai motor ekonomi masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.
Penulis: Muhammad Ryan Sabiti
