DPR Komentari Tragedi Affan Kurniawan: Empati atau Pahlawan Kesiangan?

DPR RI, pahlawan kesiangan, demo, dan Affan Kurniawan. Tiga kata pertama itu kini terasa menyentil ketika melihat bagaimana respons para 'wakil rakyat' terhadap tragedi yang terjadi dalam unjuk rasa besar-besaran 28 Agustus 2025 kemarin.

Lantaran di hari yang panas oleh gelombang protes, Gedung DPR RI justru tampak sepi dari kehadiran para wakil rakyat karena sebagian besar pegawai dan stafnya bekerja dari rumah (WFH). Keputusan ini diambil melalui surat edaran resmi dengan alasan keamanan dan efisiensi kerja.

Namun ironisnya, keheningan itu berubah menjadi hiruk-pikuk suara keprihatinan setelah satu nyawa melayang. Dia adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang baru berusia 21 tahun dan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.

Di tengah kecaman publik, DPR RI mulai bermunculan di media. Berbagai anggota Komisi III menyuarakan keprihatinan mendalam dan mendorong penegakan hukum yang transparan terhadap tujuh anggota Brimob yang diduga berada dalam rantis saat insiden tersebut terjadi.

Salah satunya adalah Hinca Panjaitan yang meminta investigasi dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat luas agar tidak ada yang ditutupi.

"Kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian, untuk terus menjaga dengan baik dan membawa teman-teman yang terluka, dan menjenguk yang terluka, dan memberikan perhatian yang lebih luas kepada mereka yang ada di lapangan," ujarnya, mengutip Antara News pada Jumat (29/8/2025).

Abdullah yang merupakan sesama anggota Komisi III juga mendorong agar Kapolri bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, apalagi jika sudah menelan korban jiwa.

Menurutnya, tindakan represif dalam mengamankan demo justru memperkeruh suasana dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sikap kritis juga datang dari Ketua Komisi III, Habiburokhman yang menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab moral dan hukum aparat negara.

Habiburokhman bahkan menyebut bahwa pemerintah harus ikut bertanggung jawab atas dampak dari tragedi tersebut, termasuk dengan memberikan jaminan hidup kepada keluarga korban seperti biaya pendidikan anak hingga perguruan tinggi.

Namun, semua pernyataan itu datang setelah tragedi terjadi. Padahal menurut sejumlah pihak, jika DPR RI mau hadir sejak awal dan menemui para demonstran secara langsung, maka bisa jadi eskalasi tidak sebesar yang terjadi.

Tidak adanya perwakilan DPR dalam aksi tersebut menandakan kurangnya keterbukaan terhadap dialog langsung yang berujung pada tidak terkelolanya situasi hingga menyebabkan kericuhan dan jatuhnya korban.

Ramai-Ramai Muncul Bela Affan Kurniawan, Logika DPR RI Muncul Bak Pahlawan Kesiangan

Setelah WFH kala demo berlangsung, kini DPR RI tampak seperti berlomba menyatakan simpati. Wajar jika langkah para anggota dewan ini disebut sebagai bentuk 'pahlawan kesiangan'. Sebab mereka hadir menyuarakan empati setelah situasi tak bisa diubah.

Sementara publik bertanya-tanya, ke mana para wakil rakyat itu ketika suara rakyat menggema di depan gedung mereka?

Respons semacam ini menciptakan kesan bahwa DPR baru merasa perlu bersuara ketika sorotan media telah tajam dan tekanan publik membesar. Ketika Affan Kurniawan kehilangan nyawanya akibat rantis Brimob di tengah kekacauan, masyarakat tidak melihat kehadiran nyata para anggota dewan untuk mengupayakan solusi atau mediasi.

Tragedi yang menimpa Affan menjadi titik balik bagi DPR untuk unjuk bicara, tapi tidak cukup untuk menghapus persepsi ketidakhadiran mereka di momen genting. Bahkan sebagian pengamat menyebut, jika komunikasi dan mediasi dibuka sejak awal, potensi kericuhan bisa ditekan.

Padahal kehadiran DPR secara langsung saat demo bisa menjadi sinyal keterbukaan dan kepekaan terhadap aspirasi rakyat.

Alih-alih membuka ruang dialog, DPR justru mengambil langkah menutup kantor dan meminta pegawainya WFH. Sementara massa terus berdatangan, berteriak, menuntut, berharap ada yang keluar dari balik pagar dan bicara. Namun semua itu tidak terjadi.

Kini, suara keprihatinan dan dukungan kepada keluarga Affan Kurniawan mengalir deras. Semua anggota Komisi III berlomba menunjukkan sikap empatik. Namun, publik menilai semua itu seperti upaya memperbaiki citra setelah krisis. Apalagi, tragedi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya pada saat korban sudah jatuh, tapi sebelum situasi menjadi tidak terkendali.

Insiden tragis yang merenggut nyawa Affan Kurniawan harus menjadi pelajaran keras bagi DPR RI. Masyarakat tak butuh pahlawan kesiangan yang baru muncul setelah korban berjatuhan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk hadir, mendengar, dan berdialog ketika situasi masih bisa dikendalikan.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS