Dari Warisan Kolonial ke Kota Sporadis: Mengurai Akar Banjir Malang

Malang tak kebanjiran semata karena hujan, melainkan karena kota ini tumbuh tanpa ingatan geografis. Berada di cekungan dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan, Malang justru berkembang tanpa sistem drainase memadai, tata kota yang utuh, serta koordinasi serius antara Pemkot Malang, Pemkab Malang, dan Kota Batu.

Pertanyaannya sederhana: jika Belanda sudah membaca risiko banjir ratusan tahun lalu dan membangun sistem saluran terintegrasi, mengapa kita—dengan data, teknologi, dan anggaran—masih sibuk menambal gorong-gorong tiap musim hujan?

Apakah ini benar soal alam yang tak bersahabat, atau kegagalan tata kelola yang terus diwariskan dan dinormalisasi?

Banjir di Kota Malang: Dari Anomali Musiman Menjadi Gejala Kegagalan Tata Kota

Ada satu perubahan mencolok yang dirasakan warga Malang dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir: banjir kini bukan lagi peristiwa langka, melainkan agenda rutin setiap musim hujan. Dulu, genangan air hanya terjadi di kawasan bantaran sungai atau daerah yang secara alamiah memang rawa dan dataran rendah.

Hari ini, air justru muncul di tempat yang secara logika seharusnya aman. Tengah kota, jalan protokol, bahkan di atas jembatan. Fenomena ini bukan sekadar ironis, tapi juga mengkhawatirkan.

Salah satu pemandangan paling absurd yang kini kerap terjadi adalah banjir di atas jembatan, sementara sungai mengalir jauh di bawahnya dengan kedalaman belasan meter. Ini bukan banjir akibat luapan sungai, melainkan kegagalan total sistem drainase kota.

Air hujan tidak pernah sampai ke sungai karena terjebak di permukaan. Dengan kata lain, Malang tidak kebanjiran oleh alam, tetapi oleh sistem yang tak bekerja.

Banjir Malang dalam Perspektif Geografi dan Tata Kelola Wilayah

Secara geografis, Malang memang berada di dataran tinggi, sekitar 440–506 meter di atas permukaan laut. Namun yang sering diabaikan adalah fakta bahwa kota ini terletak di cekungan (basin) yang dikelilingi pegunungan.

Air dari kawasan Batu, Dau, Karangploso, dan wilayah sekitarnya secara alami akan mengalir ke Malang. Kondisi ini menuntut tata kota dan sistem drainase yang terintegrasi, besar, dan visioner. Masalahnya, yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam satu dekade terakhir, wajah Malang berubah cepat, tapi tidak cerdas. Alih fungsi lahan masif, pembangunan sporadis, penutupan saluran air, dan pengerdilan gorong-gorong terjadi hampir di semua sudut kota.

Saluran drainase banyak yang dibangun kecil, terputus-putus, tidak terhubung antarwilayah, dan sering kali tertutup sedimen atau sampah. Ketika hujan deras turun selama satu hingga dua jam saja, sistem ini langsung kolaps.

Banjir di Malang: Ketika Air Lebih Tahu Jalan Pulang daripada Pemerintah

Padahal, risiko ini bukan hal baru. Pemerintah kolonial Belanda telah membaca potensi banjir Malang sejak awal. Mereka membangun gorong-gorong besar, saluran air lebar, dan sistem irigasi terintegrasi yang menyesuaikan topografi cekungan.

Ironisnya, banyak infrastruktur ini kini hilang fungsinya. Tidak dirawat, ditimbun bangunan, atau dibiarkan stagnan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Volume air bertambah, tetapi kapasitas saluran tidak pernah ditingkatkan.

Masalah semakin kompleks karena wilayah hulu seperti Kota Batu yang seharusnya menjadi buffer zone air kini dipenuhi kebun intensif, sawah, dan perumahan. Daya serap tanah menurun drastis, sehingga debit air yang mengalir ke Malang meningkat tajam. Ketika air dari hulu bertemu drainase kota yang rapuh, banjir menjadi keniscayaan. Ini bukan persoalan satu kota, melainkan krisis lintas wilayah antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Ketika Kota di Atas Bukit Tenggelam: Alarm Tata Ruang yang Terabaikan

Sayangnya, respons kebijakan masih cenderung reaktif dan kosmetik. Pembangunan gorong-gorong sering dilakukan di akhir tahun saat musim hujan sedang tinggi, tanpa audit sistem menyeluruh. Setiap titik banjir ditangani sendiri-sendiri, seolah tidak saling terhubung. Tidak ada peta besar, tidak ada kesadaran bahwa Malang adalah satu sistem hidrologi utuh.

Banjir Malang hari ini adalah alarm keras. Ia menandai kegagalan membaca ruang, lupa pada sejarah tata air, dan abai terhadap logika alam. Jika kota di dataran tinggi saja bisa tenggelam, pertanyaannya bukan lagi “mengapa hujan deras”.

Melainkan mengapa kota ini dibangun tanpa menghormati air? Dan selama pertanyaan itu tak dijawab dengan kebijakan yang serius, banjir akan terus menjadi tamu tahunan. Semakin biasa, semakin dinormalisasi, dan semakin berbahaya.

Pada akhirnya kita sadar bahwa banjir di Malang bukan takdir alam, tapi akumulasi salah urus.