Ironi Para Penjilat Kekuasaan: Saat Gelar Akademis Kalah oleh Mental ABS

Fenomena “asal bapak senang” atau yang biasa dikenal dengan sebutan ABS masih merajalela di negara ini. Budaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pejabat publik, melainkan juga menjangkiti masyarakat sipil yang berada di lingkungan profesional, seperti pegawai perkantoran maupun korporasi.

Pada dasarnya, kita tidak perlu mengetahui nama-nama orang yang suka menjilat atasan, tetapi secara umum masyarakat tentu sudah memahami ciri-ciri perilaku tersebut. Hanya saja, kita tinggal memilih di antara kedua opsi: mengikuti arusnya atau tidak.

Seseorang bisa menjadi pejabat ataupun karyawan biasanya karena mereka memenuhi kualifikasi utama, yaitu memiliki ijazah dengan latar belakang pendidikan formal serta kemampuan teknis tertentu.

Namun, ironisnya para pejabat publik maupun karyawan yang bergelar sarjana sekalipun, masih memilih untuk menjadi seorang penjilat. Bagi saya, hal ini terasa wajar. Sebab pendidikan tinggi pada kenyataannya tidak menjamin lulusannya memiliki moral atau adab yang baik.

Saya teringat kembali pada masa SMA, tepatnya saat kegiatan keagamaan di lapangan setiap hari Jumat seperti tadarus dan salat Duha, guru agama saya sering mengingatkan siswanya.

Jika beliau melihat siswa yang lalai salat, beliau selalu menegur mereka dan berpesan bahwa kelak setelah lulus sekolah, tidak ada lagi yang menyuruh beribadah, melainkan semuanya bergantung pada diri masing-masing. Jika ditafsirkan lebih luas, pesan ini tak hanya menyentuh soal ibadah, tetapi juga relevan dengan kehidupan perkuliahan. 

Antara Otonomi Diri dan Godaan Kekuasaan

Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar atau menengah, mungkin masih ada orang tua yang menyuruh salat di rumah. Namun, saat jauh dari orang tua, justru kita sendirilah yang menentukan arah hidup. Ingin menjadi mahasiswa yang bertakwa, beradab, ataupun sebaliknya, semua itu ditentukan oleh diri kita sendiri.

Akan tetapi, para pejabat maupun pegawai tidak memulai langkah-langkah menjadi penjilat dari dunia perkuliahan, mereka lebih banyak mempelajarinya saat sudah mengemban jabatan dan memegang kekuasaan.

Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa jika Anda ingin menguji karakter sejati seseorang, berilah dia kekuasaan? Tentu saja, di masa-masa inilah pejabat publik dan pegawai kantor mulai membuka tabir jati dirinya.

Mereka yang sebelumnya berjiwa idealis justru dapat runtuh setelah menikmati fasilitas, insentif finansial, dan beragam keuntungan lain yang ditawarkan. Kekuasaan membuka topeng seseorang dengan begitu cepat, sehingga menjadikan lingkungan kerja dan birokrasi sebagai tempat yang paling efektif untuk belajar menjadi pejabat atau pegawai bermental ABS.

Sebenarnya, dampak dari budaya ini yang makin subur disebabkan oleh banyaknya atasan atau bos yang lebih mengapresiasi anak buahnya yang cenderung mencari perhatian atau menyenangkan hatinya.

Padahal, seorang atasan yang bersikap seperti itu secara tidak langsung menyingkirkan bawahan yang berbakat dan berprinsip integritas. Laporan-laporan manis mungkin terdengar membahagiakan, tetapi nantinya akan datang suatu waktu dengan kondisi yang membuat hati gelisah, khawatir, maupun rasa kecewa.

Pendidikan Tinggi Tidak Menjamin Manusia Bermoral

Saat menempuh pendidikan tinggi, fokus utama sering kali tersedot pada capaian akademik kognitif semata. Padahal, pemahaman adab dan etika seharusnya sudah tertanam sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah.

Saya merasa bahwa seorang mahasiswa seharusnya sudah memahami bagaimana menjadi pribadi yang beradab dan beretika. Sebab mereka telah diajarkan serta diberi arah oleh orang tua dan guru untuk berperilaku terpuji selama lebih dari tujuh belas tahun.

Lantas, bisakah bekal pendidikan moral yang diberikan tersebut secara perlahan-lahan luntur? Jawabannya, tentu saja bisa. Itulah mengapa orang yang konsisten terhadap prinsipnya justru jauh lebih menjunjung tinggi integritas daripada mereka yang bermuka dua.

Gelar sarjana hanyalah penanda intelektualitas, bukan jaminan integritas. Bahkan, masyarakat kelas bawah sekalipun bisa jauh lebih bermoral daripada kelas atas.

Sebagai penutup, gelar akademis dan jabatan mentereng seharusnya menjadi beban moral untuk memberi keteladanan, bukan sekadar alat untuk menumpuk kekuasaan secara pragmatis.

Harapannya, para akademisi, sarjana, dan pejabat publik tidak sekadar menjadikan pendidikan sebagai tangga karier semata. Jangan sampai etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang dipupuk bertahun-tahun justru runtuh dan tergilas hanya oleh syahwat kekuasaan yang sifatnya sesaat.