Sertifikat vaksin Covid-19 yang menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar luas di Twitter. Pihak Kementerian Kesehatan sudah buka suara, mengatakan bahwa viral-nya sertifikat vaksin Presiden Jokowi berasal dari aplikasi PeduliLindungi.
Atas kejadian ini, bisa disimpulkan bahwa keamanan data di Indonesia memang sangat buruk. Bahkan, beberapa hari lalu data aplikasi E-HAC juga ikutan bocor, sampai telah membuat geger jagat digital Indonesia.
Memang harus diakui bahwa keamanan data di negara kita masih sangat buruk. Hal itu bisa dilihat dari berbagai data serangan siber yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Badan Siber dan Sandi negara (BSSN).
Kembali lagi, terkait viral-nya sertifikat vaksinasi orang nomor satu di Indonesia, jelas kejadian ini membuat masyarakat panik. Sebab masyarakat akan berpikir, bahwa sertifikat vaksin Presiden saja bisa tersebar kemana-mana, bagaimana untuk sertifikat vaksin rakyat kebanyakan.
Tentu saja publik akan semakin mengkhawatirkan data-data mereka akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Artinya, tidak ada cara lain untuk ketiga Kementerian yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan gerak cepat. Bukan justru seperti saling lempar tanggung jawab.
Bila saling lempar tanggung jawab, ini membuktikan ketiga kementerian ini tidak ada kerja sama yang baik dalam mengulirkan program ini, aplikasi PeduliLindungi.
Oleh sebab itu, Kementerian terkait harus segera berani memastikan bahwa data-data sertifikat vaksin milik publik juga harus terjamin keamanananya. Bukan sebatas menjamin data-data sertifikat vaksin para pejabat semata.
Selain itu sangat disayangkan juga, mengapa akun official Instagram PeduliLindungi harus menutup kolom komentarnya? Kalau ditutup, bagaimana mungkin warganet mau menyampaikan keluh kesahnya terkait aplikasi PeduliLindungi?
Ini era digital yang sejatinya mengedepankan ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, tapi kok malah komentar warganet harus dibungkam.
Atas kejadian ini, tentu solusi yang dibutuhkan saat ini adalah pentingnya UU PDP. Jelas Indonesia sangat membutuhkan UU PDP yang dapat berfungsi sebagai payung hukum, sehingga dapat mengatur secara komprehensif terkait perlindungan dan pengelolaan data pribadi.
Artinya, bila ada kebocoran data pribadi, maka publik bisa meminta pertanggungjawaban kepada pengelola data pribadi, baik itu pihak swasta maupun pemerintah termasuk Kementerian terkait.
