Rencana efisiensi anggaran turut memengaruhi Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek) sebanyak kurang lebih 9 persen. Hal ini ternyata berdampak cukup serius terhadap sejumlah kebijakan Kemendiktisaintek, termasuk alokasi dana untuk beasiswa mahasiswa, salah satunya adalah program KIP-Kuliah (KIP-K).
Diketahui apabila rencana ini diterapkan, maka kurang lebih sekitar 600 ribu mahasiswa on going terancam kehilangan hak beasiswa. Sementara itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan KIP-K tidak jadi diterapkan untuk pendaftaran perguruan tinggi tahun 2025.
Penerima KIP-K adalah mahasiswa dari golongan bawah atau kurang mampu. Oleh Sebab itu apabila keputusan ini diterapkan, dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino yang serius. Hal yang paling mungkin terjadi adalah mahasiwa on going terancam putus kuliah, sementara calon mahasiswa baru banyak yang harus mengurungkan niat kuliah karena terkendala biaya.
Sejak meluasnya informasi wacana pemotongan anggaran ini, jagat media sosial mulai ramai dengan berbagai kritik dan protes. Kemarahan publik merupakan hal yang wajar sebab pendidikan harusnya jadi perhatian utama pemerintah. Di samping itu, publik menilai bahwa keputusan efisiensi ini perlu dikaji ulang sebab sektor fundamental, seperti pendidikan dan kesehatan yang justru dirugikan.
Di samping kritik publik terhadap kebijakan ini, KIP-K memang menjadi tangga pijakan bagi kelompok masyarakat golongan bawah dan kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Biaya pendidikan perguruan tinggi yang besar menjadi alasan mengapa keberadaan KIP-K ini sangat penting. Di sisi yang sama, KIP-K telah membantu melahirkan sarjana pertama di keluarga mereka.
Keputusan ini jelas menyeleweng dari tujuan Negara Republik Indonesia untuk menjamin hak pendidikan warganya. Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa layaknya sebuah kalimat lalu yang penerapannya kini terancam gagal. Padahal, pendidikan menjadi salah satu jalan bagi seseorang agar bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.
Nah, jika efisiensi anggaran pendidikan diterapkan dan anggaran KIP-K ikut dipotong, maka kita hanya tinggal menunggu waktu kemunduran pendidikan saja. Kesempatan anak-anak dari golongan bawah untuk mengenyam pendidikan hanya tinggal isapan jempol semata. Sementara itu, negara akan kehilangan berlian sebab mereka akan terkubur lebih dalam.
Apabila pemerintah menyebut ini sebagai kebijakan, maka tidaklah bijak bagi mereka mengancam masa depan anak bangsa. Sejatinya pendidikan harusnya jadi sektor paling utama bagi pemerintah jika ingin keberadaan negara terus ada. Pada akhirnya, efisiensi anggaran di bidang pendidikan bukan kebijakan sebab lebih banyak merugikan.
KIP-K lahir dari harapan anak-anak di seluruh penjuru Indonesia untuk menata masa depan, melihat asa, dan mencapai impian. Lahirnya sarjana dari keluarga kurang mampu menandakan harapan mereka untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Pada akhirnya, pendidikan harusnya bukan hal yang mahal untuk diperjuangkan.
