Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Danantara, sebuah dana kekayaan negara yang diklaim bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara dan menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut pemerintah, Danantara akan dikelola secara profesional dan transparan, dengan tujuan mengelola aset negara agar lebih produktif.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Danantara akan menjadi instrumen penting untuk mengelola kekayaan nasional dan menggerakkan perekonomian ke arah yang lebih maju.
Namun, proyek-proyek ambisius semacam ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Banyak negara yang mengalami kegagalan dalam mengelola dana kekayaan negara mereka, baik karena mismanajemen, korupsi, atau pengambilan keputusan investasi yang tidak tepat.
Di tengah euforia peluncuran Danantara, kita harus tetap kritis dan mempertanyakan, apakah ini benar-benar akan membawa perubahan positif atau hanya menjadi proyek besar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat?
Salah satu alasan utama kita harus kritis terhadap Danantara adalah sumber pendanaannya. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk dana ini dari "efisiensi anggaran," yang dalam banyak kasus berarti pemotongan di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemotongan anggaran ini mengkhawatirkan, karena dapat membuat akses terhadap layanan dasar menjadi lebih sulit, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Pengelolaan dana sebesar ini juga membawa risiko besar, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Banyak kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa dana kekayaan negara sering kali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada kemungkinan dana ini tidak dikelola untuk kepentingan publik, tetapi justru dimanfaatkan oleh segelintir elite politik dan bisnis.
Indonesia sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam hal kasus korupsi di sektor keuangan, sehingga wajar jika masyarakat khawatir apakah Danantara benar-benar akan dikelola dengan transparan atau malah menjadi skandal besar di masa depan.
Sebagai masyarakat, kita harus tetap kritis terhadap kebijakan besar seperti Danantara. Bukan berarti menolak semua bentuk investasi, tetapi kita harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat, bukan hanya sekadar proyek ambisius tanpa hasil konkret.
Kita harus terus menuntut transparansi, meminta pemerintah untuk menjelaskan secara rinci bagaimana dana ini akan dikelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengawasan, dan kapan masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari proyek ini.
Jangan sampai kita hanya menjadi penonton dari kebijakan yang bisa saja berakhir dengan kegagalan. Karena pada akhirnya, yang akan menanggung dampaknya bukanlah pemerintah atau investor besar, tetapi kita semua sebagai rakyat Indonesia.
