Indonesia tengah menghadapi dilema besar dalam pengembangan riset dan inovasi. Di saat negara-negara lain berlomba-lomba memperkuat sektor penelitian sebagai motor utama kemajuan, Indonesia justru mengalami stagnasi yang semakin parah akibat kebijakan pemangkasan anggaran riset.
Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan pendidikan dan riset tidak tercermin dalam kebijakan yang diambil. Pemangkasan dana penelitian bukan hanya memperlambat inovasi, tetapi juga berpotensi menghambat daya saing bangsa dalam era digital dan teknologi tinggi.
Pemangkasan anggaran di Indonesia telah menjadi masalah yang berulang dan semakin memburuk. Salah satu lembaga yang terdampak adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mengalami efisiensi anggaran hingga Rp2,074 triliun dari total pagu awal Rp5,842 triliun.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, juga mengalami pemotongan anggaran riset sebesar 20 persen dari total Rp 1,1 triliun.
Tak hanya itu, bantuan dari lembaga-lembaga filantropi Amerika Serikat yang selama ini berperan dalam mendanai penelitian di Indonesia juga terhenti. Dengan terhentinya bantuan ini, banyak proyek riset yang sebelumnya berjalan kini terancam mandek atau bahkan dibatalkan.
Dampaknya bukan hanya pada terhambatnya inovasi, tetapi juga pada nasib para peneliti dan akademisi yang bergantung pada proyek-proyek tersebut untuk melanjutkan riset mereka.
Menurut laporan The Conversation Indonesia, masalah utama dalam riset Indonesia tidak hanya terbatas pada minimnya pendanaan. Birokrasi yang berbelit, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, dan kurangnya pola pikir yang menganggap riset sebagai investasi jangka panjang turut menjadi faktor penghambat.
Ketika negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan mengalokasikan dana yang besar untuk riset demi memastikan keberlanjutan inovasi dan daya saing global, Indonesia justru masih memandang riset sebagai beban, bukan investasi strategis.
Sebagai perbandingan, berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics (UIS), anggaran riset Indonesia hanya 0,28 persen dari PDB, jauh di bawah Korea Selatan yang mencapai 4,81 persen, Jepang 3,26 persen, dan Amerika Serikat 2,83 persen. Dengan angka ini, sulit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam pengembangan teknologi dan inovasi.
Negara-negara yang berhasil memanfaatkan riset dan pengembangan sebagai pendorong utama ekonomi mereka adalah contoh nyata bahwa investasi dalam riset memberikan keuntungan jangka panjang. Korea Selatan, misalnya, pada tahun 1980-an hanyalah negara berkembang, tetapi dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan teknologi, kini menjadi salah satu negara dengan industri teknologi paling maju di dunia.
Jika Indonesia terus mengabaikan pentingnya riset, maka negara ini akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar bagi inovasi yang diciptakan oleh negara lain.
Ironi Kebijakan: Makan Bergizi Gratis vs Riset
Salah satu program unggulan Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Program ini digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi muda.
Namun, meskipun pemerintah berupaya mencari sumber anggaran untuk mendanai program ini, langkah yang diambil justru memangkas anggaran dari kementerian lain, termasuk dari sektor riset dan inovasi.
Negara yang ingin maju tidak cukup hanya dengan memberi makan anak-anaknya. Mereka juga harus diberi kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan dan penelitian yang berkualitas. Seharusnya, cara yang sama seperti upaya pendanaan program makan bergizi bisa diterapkan untuk mendukung penelitian dan inovasi.
Pemangkasan anggaran riset dan minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini menjadi sinyal buruk bagi masa depan inovasi di Indonesia. Akibatnya, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi konsumen teknologi negara lain tanpa pernah mampu menciptakan inovasi sendiri.
Menurut kamu, apakah kita akan terus berjalan mundur sementara negara lain melesat jauh ke depan?
