Libur Lebaran 2025 di Solo menghadirkan pemandangan menarik. Rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, mendadak diserbu ribuan warga.
Sejak hari pertama Lebaran, antrean panjang mengular di depan rumah tersebut. Warga dari berbagai daerah rela menunggu berjam-jam hanya untuk bersalaman, melihat langsung, atau sekadar berfoto bersama Jokowi. Rumah itu kini bahkan dijuluki "Wisata Jokowi".
Sekilas, ini tampak sebagai bentuk kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, fenomena ini justru menunjukkan adanya gejala penurunan daya kritis publik terhadap kekuasaan.
Di tengah berbagai persoalan kebangsaan yang belum terselesaikan, euforia semacam ini seolah menjadi pelarian dari tanggung jawab untuk terus mengawasi kekuasaan, bahkan setelah pemimpin itu turun dari jabatannya.
Selama dua periode menjabat, Jokowi memang berhasil membangun citra sebagai sosok sederhana dan dekat dengan rakyat.
Namun warisan seorang pemimpin seharusnya tidak hanya diukur dari simbol-simbol personal, melainkan dari kualitas institusi, keadilan hukum, dan kebijakan yang berkelanjutan.
Realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan hal sebaliknya. Kinerja lembaga-lembaga demokrasi justru merosot selama era kepemimpinan Jokowi.
Salah satu contoh nyata adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak revisi UU KPK pada 2019, lembaga antirasuah ini kehilangan independensinya. Banyak pegawai berintegritas disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan yang kontroversial.
Kemampuan penindakan terhadap kasus-kasus besar juga menurun drastis. Publik seakan dibiasakan untuk tak lagi berharap banyak dari KPK.
Di sisi lain, revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan juga memantik kekhawatiran. Dalam aturan itu, TNI kembali diberi ruang untuk masuk ke jabatan-jabatan sipil tanpa prosedur sipil yang ketat.
Ini mengingatkan pada praktik dwifungsi ABRI di masa Orde Baru. Reformasi yang susah payah dibangun sejak 1998 kini seperti digerus perlahan melalui regulasi.
Ironisnya, berbagai persoalan ini tidak lagi ramai dibicarakan. Setelah Pemilu 2024, perhatian publik justru lebih banyak diarahkan ke narasi persatuan, pesta demokrasi, dan keberlanjutan pembangunan.
Padahal, pemilu tahun ini menyisakan banyak tanda tanya besar. Salah satunya adalah perubahan aturan batas usia capres-cawapres yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, hanya beberapa bulan sebelum pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu dikeluarkan oleh Ketua MK Anwar Usman, yang juga ipar Jokowi, dan kemudian dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Namun masyarakat seolah cepat melupakan semuanya.
Begitu juga dengan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji kampanye pasangan pemenang. Hingga kini, belum ada skema yang jelas soal pelaksanaan, pendanaan, hingga pengawasan kualitas gizinya.
Jika tidak dirancang dengan serius, program ini bisa menjadi beban fiskal baru yang tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan anak-anak.
Belum lagi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah mengklaim pembangunan terus berjalan, tetapi laporan dari lapangan menunjukkan investor asing masih wait and see, infrastruktur belum siap, dan minat pindah ASN masih rendah. Tanpa komitmen politik yang kuat dari pemerintahan baru, proyek ini berisiko menjadi megaproyek mangkrak.
Dalam konteks ini, “Wisata Jokowi” bukan sekadar tempat kunjungan Lebaran. Ia mencerminkan betapa kuatnya pengaruh pencitraan dalam politik kita. Ketika warga lebih tertarik antre untuk swafoto di rumah mantan presiden ketimbang mengawasi warisan kebijakannya, kita sedang menghadapi krisis kesadaran sipil.
Apresiasi terhadap tokoh memang wajar. Tapi ketika kekaguman itu berubah menjadi kultus individu yang membungkam kritik, maka demokrasi tidak lagi tumbuh sehat. Kita butuh masyarakat yang mampu membedakan antara simbol dan substansi.
Kita perlu mengingat bahwa tugas warga negara tidak berhenti di bilik suara, melainkan terus berlanjut dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya kekuasaan.
Jika yang dikenang dari sepuluh tahun Jokowi hanyalah rumah sederhana di Solo, bukan penguatan lembaga demokrasi atau keberhasilan memberantas korupsi, maka kita patut bertanya: warisan macam apa yang sedang kita rayakan?
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
