Kalau kita bicara soal stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), hampir semua orang punya preferensi masing-masing. Ada yang merasa lebih nyaman isi di Pertamina karena sudah terbiasa, ada juga yang lebih memilih SPBU swasta seperti Shell atau Vivo karena dianggap lebih rapi, bersih, bahkan kadang pelayanannya terasa lebih ramah.
Dari obrolan kecil di jalan sampai thread panjang di media sosial, SPBU swasta selalu terkesan punya nilai tambah, sementara Pertamina kerap terseret kritik soal antrean, kecepatan layanan, dugaan BBM oplosan, sampai isu korupsi.
Tapi cerita ini jadi makin menarik ketika kita tahu bahwa SPBU swasta di Indonesia, ternyata, tidak benar-benar merdeka. Mereka harus membeli pasokan BBM dari Pertamina. Ya, perusahaan raksasa milik negara itu, yang memegang kendali penuh atas distribusi bahan bakar di tanah air.
Jadi, kalau kita membayangkan persaingan sehat antara SPBU swasta dan Pertamina, sebenarnya agak naif juga. Bagaimana mungkin swasta bisa bersaing, kalau urat nadinya masih bergantung pada perusahaan yang juga sekaligus jadi kompetitor utama?
Nah, isu ini makin relate ketika muncul kasus viral beberapa waktu lalu, mengenai Pertamina “mengoplos” BBM yang kemudian memicu keluhan masyarakat.
Banyak pengguna mengaku kendaraan mereka bermasalah setelah mengisi di SPBU Pertamina. Meskipun perusahaan buru-buru memberi klarifikasi, hal itu tidak mengembalikan runtuhnya kepercayaan publik.
Selama ini, kita mungkin masih bisa maklum kalau pelayanan di SPBU Pertamina kadang tidak sebaik SPBU swasta. Toilet kurang terawat, antrean panjang, atau petugas yang kurang sigap. Tapi ketika kualitas bahan bakar pun dipertanyakan, persoalannya jadi lebih serius.
Sejak itu, banyak orang mulai melirik SPBU swasta sebagai alternatif, meski harga BBM di sana cenderung lebih mahal. Alasannya karena kepercayaan.
Orang rela keluar sedikit lebih banyak demi merasa tenang bahwa bahan bakar yang masuk ke tangki mobil atau motor mereka sesuai standar. Dan di sinilah persaingan yang semu tadi terasa makin timpang.
Swasta mungkin lebih dipercaya dari sisi kualitas dan layanan, tapi tetap saja mereka membeli pasokan dari Pertamina. Jadi, secara logika, apakah jaminan kualitasnya benar-benar berbeda?
Pertamina di satu sisi memonopoli pasokan, di sisi lain harus menghadapi citra yang makin terkikis. Publik melihat bahwa SPBU swasta bisa lebih profesional, lebih bersih, dan lebih meyakinkan.
Masyarakat pun mempertanyakan, apakah Pertamina sedang berkolaborasi dengan swasta untuk melayani masyarakat lebih baik, atau justru hanya mempertahankan kendali agar tidak ada kompetitor yang benar-benar bisa menyalip?
Kalau ini memang dianggap kolaborasi, bentuknya terasa timpang. Pertamina jadi pemasok tunggal, sementara masyarakat tetap tak punya pilihan penuh. Kalau disebut persaingan, jelas tidak imbang. Bagaimana mungkin swasta bisa benar-benar bersaing, jika barang dagangannya masih tergantung pada satu sumber?
Dan jangan lupa, pasca kasus oplos BBM itu, masyarakat makin kritis. Mereka tidak lagi sekadar membandingkan pelayanan, tapi juga mempertanyakan transparansi.
Apakah ada jaminan bahwa BBM yang dibeli dari Pertamina dan dijual lewat SPBU swasta tidak mengalami hal yang sama? Bagaimana mekanisme pengawasan kualitasnya? Siapa yang bertanggung jawab kalau ada masalah?
Pertamina boleh saja tetap jadi pemasok utama, tapi kalau kepercayaan terus menurun, swasta akan selalu tampak lebih unggul di mata konsumen. Bahkan jika swasta hanya punya ruang gerak terbatas, masyarakat tetap menganggap mereka lebih profesional, lebih konsisten, dan lebih dipercaya, meski BBM-nya berasal dari sumber yang sama.
Pertamina harus berani keluar dari zona nyaman dan bersaing bukan hanya sebagai pemasok tunggal, tapi juga sebagai penyedia layanan yang kompetitif. Karena masyarakat hanya ingin BBM yang sesuai standar, SPBU yang nyaman, dan pelayanan yang optimal.
Kalau Pertamina bisa memenuhinya, masyarakat mungkin bisa melupakan kasus-kasus lama dan kembali percaya. Tapi kalau tidak, kita mungkin akan terus melihat Pertamina sebagai sebuah perusahaan raksasa yang memonopoli pasokan, tapi kalah dalam membangun kepercayaan.
