“Indonesia membutuhkan moda transportasi yang cepat dan efisien dalam mendukung destinasi wisata khususnya untuk konektivitas pulau-pulau kecil. Pesatnya pembangunan bandara dibeberapa daerah dirasakan masih kurang dan belum bisa mewadahi daerah yang lokasinya sempit dan konturnya tidak memungkinkan. Untuk itu, Pesawat Amfibi bisa menjadi pilihan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut”. Hal ini disampaikan oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) Kickoff Program Prioritas Riset Nasional (PRN) Pengembagan Pesawat N219 Amphibi di Ruang Antariksa Lt. 4 Kantor Pusat LAPAN, Jakarta (14/1).
Prof Thomas juga menyampaikan mengenai Pesawat N219 yang merupakan Program Prioritas Riset Nasional (PRN). Program pesawat transportasi nasional ini nantinya tidak akan ada duplikasi baik penelitian dan pengembangannya. Untuk Pesawat N219 Amphibi (N219A), Prof Thomas berharap ada sinergi yang lebih luas agar semua potensi nasional bisa dimanfaatkan dan pola penganggaran tidak terkotak-kotak (sektoral) sehingga penggunaan anggaran lebih efisisen dan dapat ditingkatkan.
“Forum tingkat tinggi selevel Dewan Penerbangan Republik Indonesia (DEPANRI) perlu diadadakan lagi pasca dihapus pada tahun 2015 lalu, seperti halnya Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia (KKIP). LAPAN saat ini sudah mengusulkan kepada Presiden RI tentang pembentukkan Komite Kebijakan Penerbangan,” Ujar Thomas.
Sementara itu, Kepala Pusat teknologi Penerbangan (Pustekbang) LAPAN, Gunawan Setyo Prabowo dalam paparannya menyebutkan pesawat N219A bisa difungsikan sebagai penerbangan perintis khususnya di daerah seperti pegunungan, pesisir pantai, danau dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Gunawan juga menjelaskan bahwa program N219 dikerjakan oleh SDM serta Insinyur muda yang memiliki pengalaman dan industri komponen dalam negeri juga dilibatkan dalam program ini.
Pangsa pasar pesawat amfibi di Asia Pasifik sangat bagus karena letak geografisnya yang didomininasi oleh negara kepulauan. Pengembangan pesawat amfibi tentu memiliki isu-isu berbeda dibanding dengan pesawat pada umumnya. Berbagai tahap pengkajian seperti floating landing gear, trainning pilot, sertifikasi, dan suku cadang akan segera dipersiapkan dengan baik.
Dalam FGD ini mengundang berbagai pihak antara lain PT Dirgantara Indonesia (Persero) untuk memaparkan mengenai kesiapaannya sebagai fabrikasi, BPPT sebagai fasilitas uji, Kementerian Perhubungan sebagai regulasi penerbangan, pengoperasian dan perawatan pesawat amfibi oleh Airfast serta pemanfaatan pesawat amfibi untuk pertumbuhan ekonomi daerah oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
