facebook

Heboh Pemerintah Akan Terapkan NIK Berbayar, Warganet: Lama-lama Semua Bayar

Meliana Aryuni Aryuni
Heboh Pemerintah Akan Terapkan NIK Berbayar, Warganet: Lama-lama Semua Bayar
Ilustrasi KTP elektronik. [Istimewa]

Kemarin harga BBM baru saja naik, harga minyak goreng melangit, dan harga sembako lain ikut nguntit. Dikutip dari instagram lambeturah_official, dinyatakan bahwa pemerintah merencanakan akan menerapkan Rp 1.000,00 setiap kali mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kabar NIK berbayar itu langsung membuat warganet gaduh di media sosial.

Unggahan seputar NIK berbayar itu sontak menuai berbagai reaksi. Beberapa warganet tampak memberikan komentar kemarahan mereka.

"Apa pemerintah tidak memikirkan rakyat," komentar akun @men***_

"Duit melulu, ga tau penghasilan lagi mencekik apa ya!"

Tentu saja beragam tanggapan dari netizen kemudian bermunculan. Ada yang menghubungkan situasi yang ada dengan salam 3 ronde, pemberian vaksin, sampai pembelian lamborghini dan porche. Bahkan, sampai muncul celaan pemerintah ingin mencari uang rakyat sampai merasa enak jadi TKW.

Postingan rencana tarif Rp 1.000,00 akses NIK (instagram/@lambeturah_official)
Postingan rencana tarif Rp 1.000,00 akses NIK (instagram/@lambeturah_official)

" ... kerja di Indonesia percuma, dipalak pemerintah sendiri. Udah gaji kecil, apa-apa mesti bayar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin," ucap pemilik akun @ne*****e.

Ada juga Sara**** berkomentar ,"lama-lama kentut kena pajak juga nih."

Tentu saja komentar-komentar tersebut bikin warganet lainnya tertawa. Meskipun komentar lain tak luput membuat geleng-geleng kepala.

Bahkan sebuah akun @bp*****d dengan cekatan menghitung jika peraturan itu diberlakukan, " ... jadi Rp 200.000.000.000 wah!"

Dengan jumlah yang 'wah' itu, pertanyaan muncul dari salah satu akun yakni @han****, "uang yang terkumpul nantinya akan dialokasikan untuk apa ya min? Ciyus nanya." 

Setelah dicermati, di antara komentar-komentar itu beberapa akun mengajak netizen untuk membaca lagi informasi terkait NIK ini. "Itu buat lembaga bukan buat perorangan. Dibaca juga penjelasan di bawahnya, ga usah ngegas doang #indonesiadaruratmembaca," ucap akun @hu****ey.

Senada dengan @huangjin_oey, akun @aro_xxiv menjelaskan bahwa biaya itu ditujukan untuk perusahaan e-wallet/bank digital/ penyedia pinjaman online, "lagian ngapain rakyat biasa mau akses NIK juga kan."

Dari berita tentang tarif NIK, pembaca diharapkan publik hendaknya jangan langsung mengomentari atau menghujat sebelum ada kebenarannya.

Netizen pun disebut harus cerdas dalam menyikapi semua berita yang didengar atau dibaca. Bila perlu cari sumber yang banyak, jangan miskin literasi, "Yuk sebelum menghujat, cari sumber yang banyak, jangan miskin literasi. Setiap perusahaan yang akan validasi data NIK ke Dukcapil per NIK membayar 1000 rupiah. Biasanya perusahaan pembiayaan untuk cek ini orang yang ngajuin pinjaman valid enggak ...," komentar akun @mf***mri.

Sebagai informasi, Suara.com melansir, direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan aturan penarikan biaya Rp 1.000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Biaya itu sejatinya akan dibebankan kepada lembaga yang hendak melakukan akses NIK.

"Tidak perlu khawatir. Pemerintah sudah mengkaji mendalam," kata Zudan saat dikonfirmasi, Kamis (14/4/2022).

Zudan kemudian menyampaikan pihak yang bakal dipungut biaya tersebut merupakan lembaga pengguna seperti bank, asuransi dan pasar modal.

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak