Musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, ambruk pada sore saat salat Asar yang menewaskan tiga santri dan melukai puluhan lainnya (30/9/2025). Kejadian tersebut langsung memantik perhatian publik, termasuk dari DPR RI. DPR melalui Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq meminta agar kejadian ini diinvestigasi secara tuntas dan pihak yang terbukti bertanggung jawab diberi sanksi sesuai hukum.
Kejadian tersebut langsung memantik perhatian publik, termasuk dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, menilai runtuhnya musala Ponpes Al Khoziny menunjukkan adanya masalah serius pada tahap perancangan maupun pengawasan.
Ia menegaskan bahwa bila fondasi tidak mampu menahan beban, berarti ada pihak yang abai dalam proses pembangunan. Karena itu, kontraktor, pengawas, maupun pihak terkait lainnya harus diperiksa dan diberi sanksi sesuai aturan hukum.
DPR Koordinasi dengan Pemerintah
Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga turut menanggapi peristiwa ini. Ia menegaskan bahwa DPR sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk membantu penanganan musibah tersebut.
“Kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mudah-mudahan kejadian ini cepat diatasi,” ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025), dikutip dari Suara.com.
Audit dan Transparansi Bangunan Pesantren
Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya menjaga keterbukaan informasi. Publik perlu mengetahui penyebab sebenarnya dari musibah ini agar tidak terulang di masa depan.
Maman menilai pesantren tidak hanya dituntut unggul dalam akademik atau dakwah, melainkan juga wajib memastikan infrastruktur yang aman dan layak demi keselamatan santri.
Dugaan kuat menyebut bahwa fondasi bangunan tidak mampu menahan bobot coran lantai atas, yang menjadi pemicu runtuhnya struktur. Sebelumnya, bangunan sempat bergoyang sebelum roboh.
Investigasi dan Sanksi Tegas
Anggota DPR Komisi XIII Dini Rahmania meminta agar seluruh bangunan pesantren diaudit untuk mengecek kelayakan teknis.
Melihat rentetan temuan tersebut, DPR menekankan agar investigasi dilakukan secara transparan, independen, dan tuntas. Sanksi administratif maupun pidana harus dijatuhkan kepada pihak yang terbukti abai.
Tragedi di Ponpes Al Khoziny diharapkan menjadi pelajaran penting agar keamanan dan keselamatan santri lebih diprioritaskan.
