Antara Amarah dan Harapan: Bagaimana DPR Seharusnya Merespons Demonstrasi?

Demonstrasi yang telah terjadi akhir-akhir ini begitu mengenaskan di berbagai media massa. Seharian para pendemo berpanas-panasan, terkena semburan gas air mata, dan bahkan tak kenal siang dan malam hanya untuk menyampaikan aspirasi dan harapan untuk didengar oleh yang katanya adalah 'wakil rakyat'.

Sementara itu, di depan Gedung DPR ramai masyarakat berkumpul dan bersatu padu menuntut keadilan. Tetapi, anggota DPR sama sekali tidak merespons demonstrasi tersebut.

Kabarnya, mereka bekerja di rumah (WFH) mungkin sebagai alasan keamanan karena diketahui akan ada demo besar-besaran sehingga cukup rawan. Namun, cara ini justru memperparah kondisi yang terjadi.

Demonstran akan makin rusuh dan bisa memicu besarnya permasalahan. Oleh sebab itu, DPR menerapkan langkah yang kurang tepat dalam menyikapi demonstrasi.

Meski sedang dalam keadaan yang carut-marut, sebagian anggota DPR sebaiknya tetap menghadiri langsung aksi demonstrasi dengan pengamanan dari aparat hukum.

Jika tidak hadir dan memberi tanggapan sama sekali terhadap aspirasi yang disuarakan, secara tidak langsung sama saja seperti menghindar dan berkhianat terhadap rakyat.

Mereka digaji dan dipilih oleh rakyat, akan tetapi saat sudah menjabat seketika rakyat berdemo mereka tutup telinga rapat-rapat seakan lupa dengan siapa tuannya.

Pagar di Gedung DPR terlihat ditinggikan sekitar kurang lebih 4 meter, hal itu lagi-lagi dengan alasan yang sama yakni perlindungan dan keamanan dari adanya aksi demonstrasi.

Dampak negatifnya akan terjadi salah satunya bila demonstran masuk ke dalam Gedung DPR karena dikhawatirkan akan berpotensi chaos, perusakan fasilitas, perlawanan besar terhadap aparat, dan lain sebagainya. 

Namun demikian, apakah rasa-rasanya sulit jika anggota DPR ke luar menemui para pendemo untuk berbincang-bincang dan merespons aspirasi yang ditujukan?

Sebagai wakil rakyat sepatutnya hadir secara fisik untuk mendengarkan keluhan dan harapan yang disampaikan oleh demonstran.

Sebaliknya, jika anggota DPR lebih memilih bekerja dari rumah ketika rakyat sedang berdemo, maka menimbulkan kesan bahwa jarak antara rakyat dengan wakil rakyat makin berjauhan.

Ini bisa mengindikasikan bahwa DPR lebih mementingkan diri mereka sendiri dibandingkan dengan suara rakyat. Efek yang timbul dalam jangka panjang membuat rakyat apatis, memicu eskalasi protes lebih besar, hingga reputasi pada sistem demokrasi memudar.

Kita memahami bahwa keamanan adalah hal penting. Akan tetapi, keamanan tidak bisa dijadikan alasan untuk menutup pintu dialog. 

Seharusnya, DPR belajar dari pengalaman sejarah. Tahun 1998, gedung yang sama menjadi saksi ketika mahasiswa menuntut perubahan besar. Saat itu, keberanian rakyat yang turun ke jalan memaksa pemerintah membuka mata.

Kini, dua dekade lebih berlalu, seharusnya DPR sudah paham bahwa aspirasi rakyat tidak bisa dipagari setinggi apa pun. Menaikkan pagar bukan solusi, justru mempertebal jarak antara rakyat dan wakil rakyat adalah kunci.

Oleh karena itu, solusi yang paling masuk akal adalah DPR kembali ke fitrah sebagai wakil rakyat untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti.

Bukan sekadar berjanji di depan kamera, melainkan membuka forum resmi yang transparan untuk menampung aspirasi. Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya ingin suara mereka diakui, didengar, dan dipertimbangkan.

DPR harus sadar bahwa kekuatan politiknya berasal dari rakyat. Menghindar dengan alasan keamanan hanya akan memperburuk keadaan.

Dialog, keterbukaan, dan keberanian menghadapi rakyat adalah jalan terbaik untuk mengembalikan kepercayaan yang mulai pudar. Karena pada akhirnya, sejarah akan selalu mengingat siapa wakil rakyat yang benar-benar berdiri bersama rakyat, dan siapa yang hanya bersembunyi di balik pagar menjulang tinggi.