Rencana Kenaikan Gaji PNS, Bagaimana Urgensi dan Dampaknya?

Hernawan | Tazkia Akmalia Nur Arifah
Rencana Kenaikan Gaji PNS, Bagaimana Urgensi dan Dampaknya?
Ilustrasi PNS. (Dok. Litbang Kemendagri)

Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisukan tengah dikaji oleh Pemerintah. Kabar tersebut pastinya disambut gembira para pegawai pasalnya terakhir kali Presiden Joko Widodo menaikkan gaji para PNS adalah empat tahun yang lalu pada tahun 2019, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pengkajian rencana kenaikan gaji pegawai ini dinilai sudah dibutuhkan untuk mengevaluasi kerja pegawai serta penyesuaian dengan keadaan ekonomi maupun kehidupan saat ini. Gaji pokok terendah para pegawai sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 yang masih digunakan saat ini yaitu golongan I/a sebesar Rp 1.560.800, sedangkan gaji pokok tertinggi yaitu golongan IV/e sebesar Rp 5.901.200.

BACA JUGA: Perpindahan Penduduk Global: Menghadapi Tantangan dan Membangun Diversitas

Rencana pengkajian kebijakan ini pastinya akan membawa pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif  dari berbagai pihak. Pihak yang mendukung rencana ini berpendapat bahwa kebijakan tersebut tepat karena sudah empat tahun tidak ada kenaikan gaji untuk para pegawai dan saat ini kondisi ekonomi negara dinilai sudah membaik.  

Sementara para pihak yang menentang berpendapat bahwa kenaikan gaji untuk pegawai ini tidak memiliki urgensi yang serius, anggaran untuk kenaikan gaji tersebut dapat disalurkan ke banyak rencana-rencana lain yang lebih penting untuk dilaksanakan, misalnya infrastruktur ataupun penurunan angka inflasi.

Melihat dari sisi ekonomi atau pasar, kenaikan gaji ini akan membawa dampak yang sangat baik untuk kesejahteraan pegawai. Dengan meningkatnya gaji para pegawai, akan memberikan manfaat langsung untuk meningkatkan daya beli pegawai dan konsumsi. Pegawai akan memiliki kemampuan lebih tinggi dalam membeli semua kebutuhan hidup seperti makanan, perumahan, pendidikan, serta kesehatan.

Hal tersebut juga akan dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Konsumsi atau daya beli yang meningkat kemudian akan memberikan dorongan bagi sektor-sektor bisnis dan pelaku usaha di daerah tersebut. 

Sedangkan jika dilihat dari sisi anggaran, memang untuk saat ini sudah terlihat makin sehat dan stabil sejak setelah pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. APBN tahun 2024 diproyeksikan defisit sebesar 2,16% – 2,64% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut sudah semakin kecil daripada defisit anggaran pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,84% dari PDB.

Kenaikan gaji PNS bisa dikaji dengan evaluasi matang terhadap alokasi keuangan negara dan anggaan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan kenaikan gaji PNS dapat berjalan seiring dengan target peningkatan perekonomian yang lebih membaik dan pendapatan negara yang juga meningkat pada tahun depan.

Kenaikan gaji pegawai juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan peningkatan gaji tersebut, pegawai merasa dihargai serta termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kenaikan akan meningkatkan profesionalisme dan pengabdian pegawai dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. Sehingga tercipta budaya kerja yang lebih baik, profesional, dan meningkatkan etos kerja pemeerintah. Hal tersebut kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi pemerintah. 

Meskipun kenaikan gaji pegawai memiliki tujuan yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, tetap ada beberapa dampak negatif yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, beban keuangan negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kenaikan gaji pegawai sudah pasti akan memberikan beban signifikan dan berkelanjutan pada keuangan negara pada masa yang akan mendatang. Jangan sampai, beban anggaran yang digunakan untuk sektor prioritas lain berkurang dan membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang baik dan memadai untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu inflasi.

Kenaikan gaji pegawai dapat memberikan tekanan pada inflasi. Jika kenaikan gaji tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas yang sesuai, hal ini dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa. Dalam skala yang lebih luas, hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum dan mengurangi efektivitas kenaikan gaji PNS.

Pemerintah harus memperhatikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi pegawai maupun untuk masyarakat dalam mengkaji rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil ini. Pemerintah perlu melakukan analisis yang cermat dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara serta efektivitas pemerintahan.

Bagi pegawai negeri sipil sendiri juga perlu melakukan antisipasi agar jika rencana ini sudah disetujui, mereka perlu untuk meningkatkan kinerjanya. Jangan sampai, masyarakat merasa kecewa dan sia – sia karena pelayanan yang mereka berikan tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh masyarakat.

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak