Menjelang akhir masa jabatan Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, pemerintah mengadakan rapat koordinasi virtual pada hari Jumat (04/10/2024). Dalam rapat ini, dibahas mengenai pencapaian pemerintahan Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa dalam dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pencapaian di Bidang Infrastruktur dan Modernisasi
Sejak awal masa jabatannya, salah satu visi utama Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan konektivitas nasional. Pembangunan infrastruktur secara masif menjadi salah satu pencapaian paling menonjol dari pemerintahannya. Proyek-proyek besar seperti jalan tol Trans-Jawa, pelabuhan, bandara, serta modernisasi transportasi melalui LRT dan MRT di Jakarta menjadi simbol transformasi Indonesia menuju era baru.
Hasan Nasbi juga menyampaikan dalam rapat koordinasi ini bagaimana pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menghubungkan seluruh Indonesia. “Pulau Jawa kini telah terhubung dari barat ke timur melalui jalur kereta api dan jalan tol. Dalam waktu dekat, Pulau Sumatra juga akan terhubung dari utara hingga selatan,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa berbagai pelabuhan dan bandara sedang dibangun di seluruh kepulauan untuk memperkuat konektivitas.
Upaya ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah, yang menunjukkan bahwa Joko Widodo, sebagai mantan wali kota, memahami infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, langkah menuju digitalisasi layanan publik juga memperkuat upaya modernisasi di berbagai sektor.
Hasan juga menambahkan bahwa di daerah-daerah paling terpencil dan bagian timur Indonesia, banyak proyek strategis nasional seperti bendungan, jalan, stadion, dan pembangkit listrik yang telah selesai atau sedang dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, pencapaian ini adalah bagian dari warisan yang akan ditinggalkan oleh Joko Widodo, yang berusaha membangun tradisi baru untuk masa depan.
Namun, di tengah pencapaian ini, muncul pertanyaan mendalam: Apakah pembangunan infrastruktur ini benar-benar mampu membawa kemakmuran yang merata? Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah dan bawah.
Dinamika Sosial dan Politik
Selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo, dinamika sosial dan politik juga mengalami intensitas yang cukup tinggi. Sejak Pemilu Presiden 2014, polarisasi politik semakin tajam dan terus meningkat seiring waktu. Meskipun pemerintahan Joko Widodo berhasil menjaga stabilitas politik secara keseluruhan, perpecahan di tengah masyarakat tetap menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, kebijakan-kebijakan kontroversial seperti pembangunan ibu kota baru dan Undang-Undang Omnibus Law memicu perdebatan luas. Konflik antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat lokal, terutama yang terkait dengan isu lingkungan, menjadi tantangan yang terus dihadapi pemerintah. Kasus seperti Rempang, Wadas, dan Sangihe menunjukkan bahwa ketegangan ini masih berlangsung di berbagai wilayah.
Namun, Joko Widodo berkali-kali menyatakan bahwa berbagai perdebatan yang terjadi di kabinet dan sektor publik adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Dalam pertemuan makan siang kabinet terakhirnya, ia mengatakan bahwa diskusi dan perdebatan tersebut membantu memperbaiki kebijakan agar lebih matang dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Tantangan Ekonomi dan Krisis Iklim
Di sektor ekonomi, Joko Widodo memulai kepemimpinannya dengan janji pertumbuhan ekonomi ambisius di atas 7%. Namun, kenyataannya, pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 5%. Meskipun infrastruktur yang dibangun dan perkembangan di sektor digital turut mendukung peningkatan ekonomi, tantangan besar seperti ketimpangan dan ketergantungan pada ekspor komoditas masih tetap ada.
Selain itu, krisis iklim juga menjadi tantangan besar. Dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, perikanan, dan logistik dapat sangat merugikan perekonomian Indonesia yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Meskipun pemerintah telah memulai beberapa kebijakan hijau seperti program penanaman mangrove dan transisi energi, langkah-langkah ini dianggap belum cukup untuk mengatasi ancaman yang ada.
Kebijakan Hilirisasi dan Omnibus Law
Kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya larangan ekspor nikel mentah pada tahun 2020, menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang signifikan. Langkah ini berhasil menarik investasi besar dan menempatkan Indonesia dalam rantai pasokan kendaraan listrik global. Namun, kebijakan Omnibus Law, meskipun disambut baik oleh komunitas bisnis, mendapat kritik tajam dari serikat pekerja yang merasa bahwa hak-hak pekerja diabaikan.
Meskipun kebijakan-kebijakan ini difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perdebatan masih berlangsung tentang apakah kebijakan ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau justru memperburuk ketimpangan.
Reformasi di Sektor Kesehatan dan Pendidikan
Selain infrastruktur, pencapaian besar lainnya adalah reformasi di bidang pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, dan dana desa. Semua program ini berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, memajukan ekonomi dan kesejahteraan sosial di seluruh negeri.
Di sektor kesehatan, Wakil Koordinator di Kantor Komunikasi Presiden, Fritz Edward Siregar, dalam rapat virtual ini menekankan pentingnya program asuransi kesehatan sosial yang telah menjangkau lebih dari 250 juta penduduk Indonesia. Program ini dilihat sebagai langkah bersejarah untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau, dan lebih merata, di mana pun mereka berada.
"Terima kasih, Joko Widodo, atas kerja keras Anda untuk Indonesia," kata Fritz sambil menyampaikan rasa hormatnya kepada kepemimpinan Joko Widodo selama satu dekade terakhir.
Saat masa jabatan Joko Widodo berakhir, warisannya akan menjadi bahan refleksi bagi pemerintahan mendatang. Dalam hal infrastruktur, ia telah meletakkan fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas. Namun, warisan ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait keberlanjutan utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek tersebut.
Selain itu, isu krisis iklim dan ketimpangan ekonomi akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka harus memastikan bahwa pembangunan yang telah terjadi tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif, agar dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketika masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024, Joko Widodo akan meninggalkan Istana Presiden dan kembali ke Solo. Namun, pertanyaan besarnya adalah: Langkah apa yang akan diambil Joko Widodo selanjutnya? Apakah dia benar-benar akan pensiun dari politik, atau dia akan terus berkontribusi sebagai tokoh nasional melalui cara lain?
Meskipun masa depannya setelah menjabat sebagai presiden masih menjadi spekulasi, satu hal yang pasti: Jejak Joko Widodo dalam sejarah politik Indonesia tidak akan mudah terhapus. Dari seorang tukang kayu sederhana di Solo hingga menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini, perjalanan Joko Widodo adalah bukti bahwa kerja keras, kejujuran, dan keberanian dapat membawa perubahan besar bagi sebuah bangsa.
Warisan infrastrukturnya, kebijakan sosial, dan gaya kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat akan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Mungkin Joko Widodo akan kembali ke Solo, tetapi jejaknya akan tetap hidup di setiap sudut yang ia bangun.
"Infrastruktur bukan hanya tentang bangunan fisik, melainkan juga tentang bagaimana kita membangun masa depan bangsa. Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang," ujar Joko Widodo dalam salah satu pidatonya.
Kepemimpinan yang Menginspirasi
Bayangkan: seorang pria yang sebelumnya hanya dikenal sebagai "orang biasa" dari Solo, tiba-tiba mengubah wajah Indonesia. Sosok sederhana dan rendah hati, tanpa latar belakang elite politik, tetapi ia mampu membawa perubahan besar di negara yang luas dan kompleks ini.
Itulah Joko Widodo, yang kita kenal dengan sebutan Jokowi. Selama masa kepemimpinannya, ia tidak hanya bermimpi besar, tetapi juga berani mewujudkan mimpi-mimpi tersebut menjadi kenyataan. Dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga pemindahan ibu kota ke Nusantara, Joko Widodo telah mengajarkan kita apa arti kepemimpinan sejati.
Ketika kita mengenang perjalanan Joko Widodo sebagai presiden, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan atau gelar, tetapi tentang visi dan keberanian untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan, meskipun jalannya penuh tantangan dan kritik. Kepemimpinan berarti maju dengan keteguhan hati, meskipun banyak suara yang meragukan.
Satu dekade kepemimpinan Joko Widodo penuh dengan pencapaian besar dan tantangan yang rumit. Pembangunan infrastruktur besar-besaran, penguatan sektor digital, dan reformasi kebijakan menjadi tonggak penting dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Namun, tantangan besar seperti ketimpangan ekonomi, krisis iklim, dan konflik antara masyarakat serta investasi akan tetap menjadi beban penting bagi pemerintahan mendatang.
Dengan berbagai pencapaian ini, pemerintahan Joko Widodo dianggap telah membawa Indonesia ke masa depan dengan infrastruktur yang kuat dan jaminan kesehatan yang lebih baik. Namun, keberhasilan pemerintahan baru akan sangat tergantung pada bagaimana mereka bisa melanjutkan pencapaian ini dengan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kepemimpinan Joko Widodo telah menulis bab penting dalam sejarah Indonesia, dan meskipun ia akan meninggalkan Istana Presiden, warisannya akan tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
