Di tahun 2026, agak janggal rasanya ketika membicarakan masuknya listrik di desa. Di saat Indonesia kerap berbangga dengan wajah modernnya. MRT meluncur mulus di Jakarta, polisi memperkenalkan robot anjing untuk patroli, dan akses lift bahkan direncanakan di kawasan wisata pantai.
Namun di sisi lain, ironi pembangunan masih nyata. Di desa-desa kecil Indonesia, ada warga yang baru merasakan aliran listrik. Bahkan ada yang hingga kini masih hidup tanpa cahaya di malam hari. Inilah potret program pemerataan yang berjalan, tapi tak kunjung benar-benar tuntas.
Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah contoh paling telanjang dari ketimpangan ini. Ketika Jawa sudah sibuk membahas transportasi hijau dan kota pintar, sebagian desa di NTT justru baru menikmati listrik pada 2023. Di Kabupaten Ngada, misalnya, sejumlah desa baru dialiri listrik karena dorongan situasi darurat pandemi Covid-19. Ironis: krisis global justru menjadi pemicu masuknya infrastruktur dasar yang seharusnya sudah lama hadir.
Padahal, akses listrik bukan barang baru dalam agenda negara. Program Listrik Masuk Desa (LMD) secara nasional sudah dimulai sejak 1978. Artinya, Indonesia telah menjalani hampir setengah abad program elektrifikasi.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses ini berjalan sangat timpang. Lampung, provinsi yang secara geografis dekat dengan pusat kekuasaan, bahkan baru menyelesaikan elektrifikasi penuh desa-desa pada 2023. Itu pun setelah puluhan tahun program berjalan.
Dari pengalaman pribadi, saya berteman dengan seorang mahasiswa asal Lampung. Waktu itu ia pernah bercerita bahwa listrik di desanya baru masuk sekitar 2019. Cerita yang membuat saya terhenyak. Waktu itu bersamaan juga dengan virus Corona yang melanda.
Cerita serupa datang dari Kalimantan, ada desa yang hingga 2023 masih belum memiliki jalan aspal. Akses dasar yang di kota dianggap lumrah, di banyak wilayah lain masih menjadi kemewahan.
Di NTT, perkembangan akses listrik memang terus berjalan, tapi sangat bertahap dan lambat. Hingga 2019, rasio elektrifikasi provinsi ini masih terus dikejar. Banyak warga di dusun-dusun terpencil baru pertama kali mengenal listrik di usia dewasa. PLN mencatat, pada 2024 listrik berhasil menjangkau 14 dusun terpencil di berbagai pulau di NTT. Sebuah capaian yang patut diapresiasi, tetapi juga sekaligus menunjukkan betapa tertinggalnya kondisi awal.
Target pemerintah menyebutkan seluruh desa di NTT diharapkan menikmati listrik pada HUT ke-82 Republik Indonesia, sekitar tahun 2027. Target ini terdengar optimistis, tetapi juga memantik pertanyaan besar. Mengapa untuk listrik yang merupakan infrastruktur paling dasar, kita masih berbicara target 80 tahun kemerdekaan?
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar teknis, melainkan struktural. Pembangunan nasional masih sangat Jawa-sentris. Infrastruktur megah dibangun berlapis di wilayah yang sudah relatif maju, sementara daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk kebutuhan dasar.
Logika pembangunan sering kali mengikuti logika ekonomi dan politik: wilayah padat penduduk dan bernilai elektoral tinggi mendapat prioritas, sementara daerah pinggiran harus bersabar.
Dampaknya tidak kecil. Tanpa listrik, akses pendidikan terhambat, layanan kesehatan terbatas, ekonomi lokal sulit berkembang, dan kesenjangan kualitas hidup semakin melebar. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, pelajar sulit mengakses teknologi, dan masyarakat tertinggal semakin jauh dari arus kemajuan nasional.
Bagaimana pemerintah bekerja dan untuk siapa pembangunan itu bekerja. MRT, robot polisi, dan proyek-proyek simbol kemajuan memang penting, tetapi tidak seharusnya berdiri di atas realitas bahwa sebagian warga negara masih hidup dalam gelap.
Program pemerataan sejati seharusnya dimulai dari yang paling dasar: listrik, air, jalan, dan pendidikan. Tanpa itu, jargon Indonesia maju hanya akan terdengar nyaring di kota, tetapi hampa makna di desa-desa yang masih menunggu cahaya.
