Dalam berbagai struktur kekuasaan, baik di ranah politik, organisasi publik, maupun dunia kerja, ketegangan antara loyalitas dan meritokrasi menjadi persoalan yang semakin nyata.
Pengambilan keputusan strategis sering kali lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal, kesamaan pandangan, atau loyalitas terhadap pemimpin, dibandingkan dengan kompetensi dan kinerja objektif.
Fenomena ini bukan hal baru, namun dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan tuntutan, Meritokrasi di Persimpangan Loyalitas: Membaca Kekuasaan Indonesia dari Perspektif Psikologi Sosialsparansi yang semakin tinggi, praktik tersebut semakin disorot dan dipertanyakan oleh publik. Masalah ini membawa persepsi negatif yang signifikan terhadap sistem kekuasaan.
Ketika loyalitas lebih dihargai daripada kemampuan, keadilan prosedural dipandang melemah dan kesempatan tidak lagi setara. Individu yang merasa kompeten tetapi tidak memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan cenderung mengalami kekecewaan, penurunan motivasi, serta hilangnya kepercayaan terhadap institusi.
Loyalitas sebagai Modal Sosial dalam Kekuasaan
Loyalitas sering diposisikan sebagai modal sosial yang penting dalam mempertahankan stabilitas kekuasaan. Dari perspektif psikologi sosial, hubungan yang didasari kepercayaan dan kesetiaan memberikan rasa aman bagi pemegang kekuasaan, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Individu yang loyal dipersepsikan lebih dapat diandalkan dan minim risiko konflik.
Namun, ketika loyalitas dijadikan tolok ukur utama, muncul kecenderungan eksklusivitas. Lingkaran kekuasaan menjadi sempit dan tertutup, sehingga menghambat masuknya perspektif baru. Akibatnya, keputusan yang diambil berpotensi bias dan tidak responsif terhadap kebutuhan yang lebih luas.
Meritokrasi dan Janji Keadilan Sosial
Meritokrasi menawarkan janji keadilan melalui penghargaan atas kompetensi, usaha, dan prestasi individu. Dalam kerangka ini, setiap orang memiliki peluang yang relatif setara untuk berkembang, selama memenuhi standar yang ditetapkan. Secara psikologis, sistem meritokratis mendorong motivasi intrinsik dan rasa kontrol terhadap masa depan.
Namun, ketika meritokrasi hanya dijadikan wacana tanpa implementasi nyata, ia justru melahirkan kekecewaan kolektif. Ketidaksesuaian antara nilai yang diklaim dan praktik di lapangan memperkuat persepsi ketidakadilan, serta memicu sinisme terhadap institusi yang mengatasnamakan profesionalisme.
Bias Kelompok dan Dinamika In-Group
Psikologi sosial menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk memihak kelompoknya sendiri atau in-group bias. Kesamaan identitas, latar belakang, atau pengalaman menciptakan rasa kedekatan emosional yang memengaruhi penilaian dan keputusan. Dalam konteks kekuasaan, bias ini kerap melegitimasi preferensi terhadap individu yang dianggap satu barisan.
Dampaknya, pihak luar atau out-group sering kali dinilai kurang layak, meskipun memiliki kompetensi yang memadai. Ketimpangan ini tidak selalu disadari sebagai bentuk ketidakadilan, karena bias bekerja secara halus dan terinternalisasi dalam budaya organisasi.
Dampak Psikologis bagi Individu dan Organisasi
Ketegangan antara loyalitas dan meritokrasi membawa dampak psikologis yang kompleks. Individu yang merasa terpinggirkan cenderung mengalami stres, penurunan kepuasan kerja, hingga kelelahan emosional. Perasaan tidak dihargai dapat mengikis komitmen dan keterikatan terhadap organisasi.
Bagi organisasi, situasi ini berpotensi menurunkan kualitas kinerja dan inovasi. Ketika keputusan lebih didasarkan pada kedekatan daripada kompetensi, potensi sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga organisasi sulit beradaptasi dengan perubahan.
Membaca kekuasaan dari perspektif psikologi sosial menunjukkan bahwa loyalitas dan meritokrasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan dinamika relasional yang sarat makna psikologis. Tantangan terbesar terletak pada kemampuan menyeimbangkan keduanya secara adil dan transparan.
Tanpa kesadaran akan bias dan dampak psikologis yang ditimbulkan, kekuasaan berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya membangun sistem yang sehat memerlukan refleksi kritis, komitmen etis, dan keberanian untuk menempatkan keadilan sebagai fondasi utama.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
