Di ruang sosial sehari-hari, pelecehan seksual verbal kerap hadir dalam bentuk yang nyaris tak disadari. Ia muncul sebagai siulan, komentar tubuh, lelucon bernuansa seksual, atau ucapan bernada sugestif yang kemudian ditutup dengan kalimat, “hanya bercanda.”
Candaan dijadikan tameng untuk meniadakan tanggung jawab, seolah humor mampu menghapus dampak psikologis yang ditimbulkan. Normalisasi praktik ini membuat pelecehan seksual verbal terus berulang dan diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Masalahnya, ketika pelecehan dianggap lumrah, korban dipaksa menanggung beban ganda. Selain mengalami ketidaknyamanan dan rasa terancam, mereka juga dihadapkan pada tekanan sosial untuk tidak bereaksi berlebihan. Di sinilah bahaya normalisasi bekerja secara sistemik, mengaburkan batas antara humor dan kekerasan simbolik.
Candaan yang Tidak Pernah Netral
Candaan sering diposisikan sebagai ekspresi kebebasan berekspresi. Namun, tidak semua candaan berdiri di ruang yang setara.
Dalam konteks relasi kuasa yang timpang, candaan bernuansa seksual dapat berubah menjadi alat dominasi. Ketika seseorang mengomentari tubuh, penampilan, atau identitas seksual orang lain tanpa persetujuan, candaan itu kehilangan sifat netralnya.
Pelecehan seksual verbal bukan soal niat pelaku semata, melainkan dampak yang dirasakan korban. Rasa malu, takut, dan terobjektifikasi adalah pengalaman nyata yang sering diabaikan.
Ketika korban memilih diam, bukan berarti mereka menerima. Diam kerap lahir dari ketakutan akan stigma, dianggap sensitif, atau dicap tidak bisa bercanda.
Normalisasi ini juga diperkuat oleh budaya populer dan ruang digital. Lelucon seksis tersebar luas di media sosial, tayangan hiburan, hingga lingkungan kerja. Tanpa disadari, masyarakat belajar bahwa pelecehan dapat dibungkus humor dan tetap diterima, selama tidak dilabeli sebagai kekerasan secara eksplisit.
Dampak Psikologis dan Sosial yang Diabaikan
Pelecehan seksual verbal memiliki dampak yang tidak kalah serius dibanding bentuk kekerasan lainnya. Ia menciptakan rasa tidak aman di ruang publik, membatasi kebebasan bergerak, dan memengaruhi kepercayaan diri korban. Dalam jangka panjang, pengalaman ini dapat memicu stres, kecemasan, hingga trauma.
Lebih jauh, normalisasi pelecehan verbal turut membentuk budaya permisif terhadap kekerasan berbasis gender. Ketika komentar seksis dianggap wajar, batas moral terhadap bentuk kekerasan yang lebih serius menjadi kabur. Pelecehan verbal sering menjadi pintu masuk menuju kekerasan fisik atau seksual yang lebih ekstrem.
Di lingkungan kerja dan pendidikan, pelecehan verbal juga berdampak pada produktivitas dan partisipasi. Korban cenderung menarik diri, menghindari ruang tertentu, atau memilih diam demi menjaga posisi sosial. Ketidakadilan ini jarang tercatat dalam statistik formal, tetapi nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Menggeser Budaya Diam dan Pembenaran
Menghadapi normalisasi pelecehan seksual verbal membutuhkan perubahan cara pandang kolektif. Candaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan batas dan martabat orang lain. Menghormati berarti memahami bahwa tidak semua orang berada dalam posisi aman untuk menertawakan hal yang sama.
Peran negara dan institusi menjadi penting dalam membangun lingkungan yang aman. Edukasi tentang kekerasan berbasis gender, mekanisme pengaduan yang berpihak pada korban, serta penegakan hukum yang sensitif menjadi langkah awal yang krusial.
Namun, perubahan juga harus dimulai dari level sosial yang paling dasar, yakni keberanian untuk menegur dan tidak ikut menertawakan candaan yang merendahkan.
Menolak normalisasi pelecehan seksual verbal bukan berarti mengekang humor, melainkan menempatkan empati sebagai batasnya. Ketika candaan melukai, ia bukan lagi candaan. Dalam kesadaran inilah, ruang publik yang lebih aman dan beradab dapat dibangun, tanpa harus mengorbankan martabat siapa pun.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
