Paradoks Komunikasi dan Etika Birokrasi Pemangku Kepentingan

Ketika informasi semakin cepat, tetapi kepercayaan publik masih dipertaruhkan. Saya dalam beberapa detik, dapat menemukan unggahan pemerintah, siaran pers, video pejabat, hingga berbagai pengumuman layanan publik. Informasi bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Namun, di tengah derasnya komunikasi tersebut, pertanyaan sederhana tetap muncul yakni apakah masyarakat benar-benar memahami kebijakan yang disampaikan dan merasa didengar?

Di sinilah paradoks komunikasi dan etika birokrasi pemerintah Indonesia terlihat. Pemerintah semakin terbuka terhadap teknologi digital dan memiliki banyak saluran untuk berbicara kepada masyarakat. Namun, semakin banyaknya informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Komunikasi dapat berlangsung setiap hari, tetapi ketika informasi tidak jelas, terlambat, berubah-ubah, atau tidak disertai tanggung jawab, pesan yang banyak justru dapat melahirkan kebingungan.

Paradoks itu penting dibaca sebagai persoalan komunikasi publik pemerintah, bukan sekadar masalah kemampuan membuat konten atau mengelola media sosial. Dalam birokrasi, komunikasi selalu berkaitan dengan etika.

Cara pemerintah menjelaskan kebijakan menunjukkan bagaimana negara memandang hak masyarakat untuk mengetahui, bertanya, bahkan mengkritik. Perubahan digital sebenarnya membawa kemajuan yang nyata. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE menunjukkan perkembangan transformasi digital birokrasi.

Pada evaluasi tahun 2024, indeks SPBE nasional mencapai 3,12 dengan predikat baik dan 48 instansi pusat maupun pemerintah daerah memperoleh predikat memuaskan. Data terbaru juga menunjukkan evaluasi SPBE terus berjalan hingga 2025 dengan berbagai instansi memperoleh predikat dari kurang hingga memuaskan.

Artinya, secara infrastruktur pemerintahan, Indonesia sedang bergerak menuju birokrasi yang semakin terdigitalisasi. Pelayanan dapat diakses melalui aplikasi, informasi dipublikasikan melalui berbagai kanal, dan masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk menyampaikan keluhan.

Namun, teknologi hanya mempercepat penyampaian pesan. Teknologi tidak secara otomatis membuat komunikasi menjadi jujur, empatik, atau bertanggung jawab.

Di sinilah paradoks pertama muncul. Semakin mudah pemerintah berbicara kepada masyarakat, semakin besar pula tuntutan agar setiap informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Satu pernyataan yang tidak jelas dapat menyebar dalam hitungan menit. Satu kebijakan yang kurang dijelaskan dapat melahirkan berbagai penafsiran. Dalam situasi seperti ini, birokrasi tidak cukup hanya hadir dengan slogan “transparan”. Transparansi harus terasa dalam bahasa yang mudah dipahami dan informasi yang tidak menyembunyikan persoalan.

Menurut saya etika birokrasi bukan sekadar aturan di atas kertas, karena etika dapat terlihat dalam hal sederhana dari melihat bagaimana petugas melayani warga, bagaimana pemerintah menjawab kritik, bagaimana pejabat menggunakan informasi, hingga bagaimana sebuah kesalahan dijelaskan kepada publik.

Persoalannya, birokrasi dapat terlihat rapi secara administratif, tetapi belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat. Dokumen bisa lengkap, prosedur dapat dipenuhi, dan informasi bisa dipublikasikan. Namun, jika warga tetap kesulitan memperoleh jawaban atau merasa diperlakukan sebagai pihak yang tidak penting, maka persoalan etik masih ada.

Gambaran tersebut juga dapat dibaca melalui survei penilaian integritas 2025 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Indeks integritas pemerintah daerah tercatat 71,33 dari 546 instansi, sedangkan kementerian dan lembaga mencapai 77,19 dari 111 instansi. Dalam klasifikasi survei, skor di bawah 72,9 berada dalam kategori rentan, sedangkan rentang 73 hingga 77,9 masuk kategori waspada.

Data itu memperlihatkan sebuah kenyataan yang menarik. Perbaikan tata kelola terus dilakukan, tetapi risiko terhadap integritas birokrasi belum sepenuhnya hilang. Bahkan, penilaian dari kelompok ahli dalam SPI 2025 berada pada angka 66,08, lebih rendah dibandingkan penilaian internal dan eksternal.

Di titik inilah komunikasi dan etika bertemu. Ketika terdapat jarak antara narasi keberhasilan dengan pengalaman nyata masyarakat, kepercayaan publik dapat terkikis.

Saat ini pemerintah lebih sibuk menjawab daripada mendengar. Sebuah paradoks komunikasi pemerintah Indonesia saat ini mungkin dapat digambarkan seperti sebuah ruangan dengan pengeras suara yang semakin banyak, tetapi belum tentu memiliki cukup ruang untuk mendengar.

Media sosial membuat institusi pemerintah dapat merespons isu dengan cepat. Namun, kecepatan kadang membuat komunikasi berubah menjadi sekadar upaya mengendalikan persepsi. Pemerintah sibuk memberikan klarifikasi, tetapi belum tentu menjawab akar pertanyaan masyarakat.

Di sinilah etika komunikasi publik menjadi penting. Masyarakat tidak selalu membutuhkan jawaban yang sempurna. Mereka lebih membutuhkan penjelasan yang jujur. Jika sebuah kebijakan masih memiliki kelemahan, menjelaskan keterbatasannya dapat menjadi bentuk tanggung jawab. Jika terjadi kesalahan, mengakui dan memperbaikinya jauh lebih bermakna daripada membangun narasi defensif.

Paradoks terbesar bukanlah kurangnya informasi, melainkan kemungkinan lahirnya kebisingan informasi. Semakin banyak pesan yang diproduksi tanpa kejelasan, masyarakat justru semakin sulit membedakan mana informasi penting dan mana sekadar pencitraan.

Komunikasi yang beretika adalah bagian dari reformasi birokrasi. Birokrasi Indonesia tidak kekurangan aturan, platform, maupun teknologi. Tantangan yang lebih besar adalah membangun budaya komunikasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar penerima informasi.

Reformasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada digitalisasi pelayanan. Keberhasilan aplikasi tidak hanya diukur dari jumlah unduhan. Keterbukaan tidak cukup diukur dari banyaknya unggahan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memahami kebijakan dan memperoleh jawaban ketika menghadapi persoalan.

Paradoks komunikasi dan etika birokrasi pemerintah Indonesia akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan: komunikasi yang baik bukan tentang seberapa sering pemerintah berbicara, melainkan seberapa besar keberanian untuk berkata benar, menjelaskan dengan jernih, mendengar kritik, dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan.

Teknologi dapat membuat birokrasi lebih cepat. Data dapat membuat pemerintah lebih terukur. Namun, hanya etika yang dapat menjaga agar komunikasi tidak kehilangan arah.

Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak tumbuh dari unggahan yang paling ramai atau pernyataan yang paling meyakinkan. Kepercayaan tumbuh ketika kata-kata pemerintah bertemu dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Ketika komunikasi dan tindakan berjalan searah, birokrasi tidak lagi hanya terdengar bekerja, tetapi benar-benar dapat dirasakan kehadirannya.