Sejak melejitnya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2000an turut pula meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat, Partai yang didirkan oleh SBY dan kawan-kawan ini. Keberhasilan SBY memenangkan pemilihan Presiden selama dua periode dalam pemilu terbuka secara langsung membuat turut membawa Demokrat ke puncak pencapaian tertinggi sebagai sebuah Partai politik.
Demokrat berhasil meraih 7,45 persen suara pada pemilu pertamanya ditahun 2004, serta menjadi pemenang pemilu legislatif tahun 2009 dengan pencapaian 26,4 persen kursi legislatif, tak membuat Demokrat terus melanggeng aman. Di periode kedua kepemimpinan SBY, banyak terjadi kasus korupsi yang justru melibatkan orang-orang dekat yang diberikan kepercayaan. SBY yang saat itu memiliki otoritas tertinggi di negeri ini justru dengan besar hati mempersilahkan kasus-kasus tersebut diusut tanpa pandang bulu.
Kasus-kasus yang menerpa oknum-oknum Partai Demokrat ini, kemudian tak dapat dipungkiri membawa pengaruh pada elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat di pemilu 2014. Belum lagi tokoh utama Partai Demokrat SBY telah sampai pada akhir periode kepemimpinannya.
Demokrat sendiri saat itu belum memiliki kader sendiri untuk diusung menjadi calon presiden. Hal ini pun kemudian kembali berulang pada pemilu 2019 suara Demokrat dalam pemilu legislatif kembali mengalami penurunan. Di mana sebelum pemilu 2019 sikap politik pada pilkada DKI 2017 diputaran kedua serta pada pilpres 2019 dalam dunia politik terksesan ada ‘keburaman’, membuat kader arus bawah cukup kehilangan arah.
Deklarasi pernyataan sikap namun banyaknya kader yang justru melakukan manuver dan pernyataan-pernyatan bertolak belakang dari deklarasi tanpa sanksi,membuat Partai Demokrat terlihat kurang konsisten.
Pengalaman pahit di tahun 2019 dimana suara Partai Demokrat anjlok yang hanya mengatongi 7,77 persen suara, terlihat membuat para pentinggi Demokrat menyadari perlunya evaluasi demi nasib Partai kedepan. Di tahun 2020 regenerasi Partai Demokrat kemudian terjadi. Ketua umum baru terpilih, sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipercaya memimpin Partai ini.
Di tangan AHY Demokrat kini terlihat lebih aktif berkontribusi nyata kepada masyarakat. Sebagai contoh pada masa pandemi ini terlihat upaya Demokrat dalam berkontribusi nyata kepada masyarakat lewat instruksi Ketua Umum terkait bantuan-bantuan langsung terhadap masyarakat.
Dan yang paling terbaru adalah sikap Fraksi Demokrat bersama Fraksi PKS yang menolak RUU Cipta Kerja sejalan dengan keinginan mayoritas rakyat. Sikap politik penolakn RUU Cipta kerja inilah yang menjadi dasar analisis dalam penulisan ini.
Sikap Politik dan Elektabilitas Partai
RUU Cipta Kerja yang ditolak hampir seluruh elemen rakyat, baik akademisi, buruh, pekerja, maupun mahasiswa justru pada kenyataanya diterima mayoritas fraksi di DPR. Sikap Intitusi wakil raykat yang seharusnya membawa dan memperjuangkan aspirasi untuk kepentingan rakyat saat ini justru sangat tercederai. Hanya dua frakasi yang menolak yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Demokrat.
Sikap penolakan fraksi Partai Demokrat ini tentu perlu kita apresiasi. Sebagai masyarakat pengesahan RUU Cipta Kerja ditengah bencana pandemi tentu sangat melukai perasaan rakyat. AHY pun menjabarkan beberapa alasan terkait penolakan ini melalui instagramnya antara lain ketidak urgensian UU ciptakerja di tengan pandemi, juga perhatian terhadap ekonomi pancasila yang akan bergeser menjadi kapitalistik den neoliberalistik.
Sikap politik ini banyak diapresiasi kalangan masyarakat. Sikap politik yang ditunjukan secara terbuka oleh fraksi Partai Demokrat ini menjukan bahwa masih adanya fungsi Partai politik yang berjalan semsetinya. Secara umum Sebagai sebuah Partai politik memiliki beberapa fungsi penting, antara perwakilan, artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi dan mobilisasi, perorganisasin pemerintah serta yang paling utama adalah perwakilan.
Fungsi perwakilan sering dipandang sebagai fungsi utama dari partai (Heywood,2014:399). Angota Partai yang berhasil menduduki kursi legislatif mengemban tanggung jawab utama sebagai wakil untuk memperjuangkan amanat rakyat. namun pada kenyataanya Partai politik yang merupakan bagian penting dalam sistem politik di Indonesia tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Sistem politik yang ada pada negara kita saat ini terlihat tidak baik-baik saja. Trias politica yang dicita-citakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta ‘persekongkolan’ antar lembaga, terlihat tidak berjalan seharusnya. Partai politik yang seharusnya sebagai representatif masyarakat dan menyerap aspirasi untuk ‘diolah’ demi menghasilkan kebijakan yang menguntungkan masyarkat justru kini terlihat sebaliknya.
Dalam bahasa teori sistem, Partai-Partai politik merupakan alat input utama yang menjamin bahwa pemerintahan memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat luas (Heywood,2014: 399).
Namun nyatanya saat ini Partai politik saat ini justru tidak membawa input sesuai aspirasi masyarakat. Efek dari tidak berfungsinya Partai politik sebagaimana mestinya adalah berpengaruh terhadap dukungan masyarakat . Sikap politik yang sesesuai dengan aspirasi masyarakat tentu dapat meningkatkan dukungan terhadap Partai politik. Jika hal ini terus dilakukan Elektabilitas Partai pun dapat meningkat sesuai dengan meluasnya dukungan masyarakat kepada Partai politik tersebut.
Sikap politik Demokrat yang menolak RUU Cipta kerja merupakan sebuah sikap politik yang ‘menguntungkan’. Sikap politik ini membuat masyarakat melihat mana Partai yang bergerak sesuai keinginan mereka, lantangnya Fraksi Demokrat bersuara saat sidang dan kejadian matinya mic fraksi Demokrat, serta pilihan walkout juga membuat perhatian masyarakat tertuju pada Fraksi Demokrat. Tentu kondisi ini menguntungkan bagi Partai Demokrat sebagai sebuah Partai politik.
Sikap politik yang sejalan dengan aspirasi rakyat, dapat dipastikan dapat meningkatkan citra Partai Demokrat yang berpengaruh terhadap elektabilitas. Memang tak bisa dikatakan satu sikap politik dapat langsung mengubah elektabilitas Partai. Namun jika terus konsisten berada pada jalur bersama rakyat dan membawanya ke ‘medan perjuangan’ di dewan perwakilan terus dibuktikan, dan berkelanjutan dapat dipastikan elektabilitas Partai Demokrat dapat meningkat.
Demokrat Kini: Pilihan Sikap Bersama Rakyat?
Ketidakberadaan Kader Partai Demokrat pada kabinet maupun struktur pemerintahan Presiden Jokowidodo saat merupkan sebuah kondisi yang bisa dimanfaatkan Partai Demokrat. Partai Demokrat mampu ‘bermanuver’ lebih bebas terkait sikap politik Partai. Penolakan RUU Cipta kerja misalnya, menjadi piliihan sikap politik bersama rakyat ditengah hampir seluruh fraksi justru tak mendengarkan tuntutatan rakyat. Kepemimpinan AHY yang belum genap setahunpun menunjukan terdapat berbagai inovasi dan terobosan baru dalam sikap politik Partai Demokrat.
Kepemimpinan AHY yang dimulai berbarengan dengan masa pandemi setidaknya langsung menunjukan kontribusi nyata lewat Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, Peduli, dan Berbagi. Kontribusi nyata kepada masyarakat dengan berbagi kepada kelompok terkena yang dampak pandemi, bantuan terhadap UMKM, bantuan APD, serta bantuan bidang pendidikan kepada masyarakat melalui wifi gratis yang disalurkan melalu DPC Partai Demokrat, serta bantuan lainya yang berdasarkan sumber dari instagram AHY mengatakan lebih dari 250 M total bantuan dari swadaya kader yang didistrubusikan Partai Demokrat kepada masyarakat.
Agaknya pedoman AHY terkait The Right Person, Right Place, and On The Right Time dalam mengisi struktur kepengurusan Partai saat ini cukup membawa angin segar terhadap Partai Demokrat. Terbukti kepekaan terhadap ‘perasaan’, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat terlihat lebih diserap dan didistribusikan melalui kontribusi nyata. Konsitensi untuk terus berkonsolidasi bersama rakyat dapat menjadi sebuah kekuatan bagi Partai Demokrat . Apalagi Demokrat telah memiliki jaringan kader yang cukup loyal, peningkatan recuitment kader yang memiliki kapasitas dan intelektualitas juga diperlukan, tak lupa sikap dan pernyataan para kader perlu terus dikawal. Publikasi kerja nyata pun perlu terus dilakukan.
Demokrat pernah mencapai prestasi tertinggi sebagai sebuah Partai politik, menang dalam pemilihan legislatif dan berhasil membawa kader terbaik memimpin negeri selama dua periode. Menurunya suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 dan 2019 terlihat menjadi cambuk dan pelajaran berharga untuk kembali melakukan konsolidasi kekuatan untuk mengembalikan kejayaan.
Jika sebelumnya Demokrat berperan sebagai eksekutif, kini konsolidasi dilakukan bersama rakyat baik melalui perwakilan di legislatif maupun angota Partai. Relasi hubungan transaksional yang cukup mendominasi dalam sistem pemilihan umum kini, setidaknya dapat diseimbangkan dengan hubungan relasional yang dijalin Partai Demokrat dengan para kader, dan gerakan nyata yang diberikan kepada masyarakat.
Sikap politik Partai Demokrat bersama rakyat masih harus terus dibuktikan dengan konsistensi dan kontribusi nyata secara berkelanjutan. hal ini sekaligus utk membantah anggapan sikap politik Demokrat kini gimik belaka. Tak dipungkiri dalam politik menarik dukungan masyarakat, meraih dan mempertahankan kekuasaan merupakan sebuah tujuan utama, namun akan sangat elok jika tujuan tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Karena kekuasaan yang sejatinya adalah kemampuan menghasilkan kebijakan demi kepentingan rakyat dan negara, bukan pribadi apalagi oligarki.
Oleh: Amanda Fatimah Shihab, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta
