Drama politik kita makin hari makin seru aja. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bikin geger PDI Perjuangan (PDIP) setelah mengeluarkan komando politik super cepat. Ia memerintahkan seluruh relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sampai dua periode!
Bagi PDIP, arahan Jokowi ini bukan sekadar bentuk dukungan biasa. Partai berlambang banteng moncong putih itu mengendus adanya sebuah siasat besar yang sedang dimainkan.
Dugaan utamanya? Ini adalah "jurus penyelamatan" Jokowi untuk menghadapi badai hukum terkait polemik ijazah yang kini mengancam dirinya dan putranya.
'Terlalu Cepat': Sinyal Alarm dari PDIP
Pernyataan Jokowi itu disampaikan saat ia bertemu dengan para relawannya di Solo, Jumat (19/9). Dengan tegas, ia memberikan komando jangka panjang.
“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ujar Jokowi.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menganggap pernyataan ini sangat janggal dan "terlalu cepat". Pemerintahan Prabowo-Gibran bahkan belum genap berjalan setahun, tapi sudah bicara Pilpres 2029.
"Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya... apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan," kata Andreas dalam tayangan Kompas TV, Senin (22/9).
Dugaan 'Mekanisme Penyelamatan' dari Badai Hukum Ijazah
Andreas kemudian membeberkan analisis partainya. Menurutnya, manuver Jokowi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi genting yang sedang dihadapinya: serangan hukum terkait keabsahan ijazah.
Seperti yang kita tahu, isu ijazah ini bukan cuma menyeret Gibran yang kini jadi Wapres. Jokowi sendiri juga belakangan ini diisukan punya masalah serupa.
"Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan," tegas Andreas.
Jejak 'Kecerdikan' Jokowi yang Jadi Sorotan
Kecurigaan PDIP ini bukan tanpa dasar. Andreas mengingatkan publik pada "kecerdikan" politik Jokowi menjelang Pilpres 2024. Saat itu, aturan konstitusi soal batas usia cawapres diubah secara kontroversial oleh Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya "meloloskan" Gibran.
"Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu," jelasnya.
Bagi PDIP, ini adalah bukti bahwa Jokowi sangat lihai dalam menggunakan instrumen kekuasaan untuk mencapai tujuan politiknya. Dan kini, komando "dua periode" ini dicurigai sebagai jurus ampuh untuk mengamankan posisi diri dan putranya dari badai hukum.
Jadi, gimana menurutmu? Ini murni bentuk dukungan tulus seorang ayah, atau justru sebuah langkah cerdik untuk "menyelamatkan diri" dari isu-isu yang sedang mengancam?
