Kalau kamu pikir drama soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cuma heboh di sini, kamu salah besar. Ternyata, "gosip" panas ini sudah sukses melintasi benua dan kini jadi bahan perbincangan serius di kalangan diaspora Indonesia di Sydney, Australia, kota tempat Gibran disebut-sebut pernah sekolah!
Kabar ini seolah jadi bukti bahwa keraguan terhadap legitimasi pendidikan sang Wapres bukan lagi cuma isu lokal, tapi sudah jadi misteri internasional.
Saat WNI di Sydney Ikut 'Sidang' Ijazah Gibran
Kabar ini dibongkar langsung oleh Ikhsan Katonde, seorang WNI yang sudah 37 tahun menetap di Australia. Menurutnya, di antara komunitas WNI di sana, topik soal riwayat pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, lagi hangat-hangatnya dibicarakan.
"Antar warga negara Indonesia banyak membicarakan (ijazah Gibran)," kata Ikhsan dalam sebuah tayangan di YouTube.
Yang bikin makin menarik, Ikhsan ternyata punya pengalaman pribadi dengan Gibran. Ia mengaku pernah ditugaskan oleh KJRI Sydney untuk menemani Gibran dan keluarganya jalan-jalan selama dua hari pada 2018 lalu. "Tapi kita nggak pikiran bakal terjadi seperti sekarang ini," kenangnya.
'Dihajar' dari Tiga Penjuru Berbeda
Kegaduhan di Sydney ini tentu saja bukan tanpa sebab. Di tanah air sendiri, legitimasi pendidikan Gibran sedang "dihajar" habis-habisan dari tiga penjuru berbeda.
1. Serangan Paling Dasar: Geger Ijazah SMP dan Tudingan "Wapres Lulusan SD"
Serangan paling fundamental datang dari pegiat media sosial, Dokter Tifa. Ia nggak main-main, langsung mempertanyakan keabsahan ijazah SMP Gibran dari SMPN 1 Surakarta.
"Kalau tidak [ada ijazah SMP], maka artinya Indonesia punya Wapres lulusan SD!" tegasnya. Baginya, jika ijazah dasarnya saja tidak terbukti, maka semua jenjang pendidikan setelahnya otomatis tidak sah.
2. Serangan Hukum: Gugatan Perdata Rp125 Triliun Atas Dugaan Ijazah SMA "Bodong"
Di ranah hukum, ijazah setingkat SMA Gibran dari UTS Insearch, Sydney, kini jadi objek gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Penggugatnya, Subhan Palal, nggak cuma minta jabatan Gibran dibatalkan, tapi juga menuntut ganti rugi fantastis Rp125 triliun!
Buni Yani, yang mendukung gugatan ini, bahkan sangat pede. "Gugatan... pasti dikabulkan hakim karena ijazahnya memang bodong," katanya.
3. Serangan Teknis: 'Skakmat' dari Roy Suryo soal Surat Penyetaraan
Terakhir, ada serangan teknis dari pakar telematika Roy Suryo. Ia membidik legalitas surat penyetaraan ijazah luar negeri Gibran. Menurutnya, dokumen yang dimiliki Gibran itu cuma "Surat Keterangan", bukan "Surat Keputusan" yang punya kekuatan hukum.
“Surat keterangan ini gak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi wakil presiden,” terang Roy Suryo. Konsekuensinya, kata dia, sangat fatal. “Kalau tidak sah, ya gugur (Gibran) sebagai Wapres.”
Misteri yang Makin Dalam
Dengan serangan dari tiga penjuru yang berbeda dari yang paling dasar sampai yang paling teknis dan kini jadi perbincangan WNI di luar negeri, misteri yang menyelimuti riwayat pendidikan Gibran terasa semakin dalam dan serius.
Jadi, ini murni badai politik untuk mendelegitimasi pemerintahan, atau memang ada "asap" yang menandakan adanya "api"?
