Emang gak ada habis-habisnya pejabat negara selalu bikin tingkah aneh yang mempertontonkan citra buruknya kepada publik, terlebih kepada masyarakat Indonesia. Kali ini telah viral di berbagai media sosial foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang mengendarai motor gede (Moge) bersama klub BlastingRijder DJP yang telah banyak mengundang kritikan dari warganet. Klub moge tersebut adalah komunitas para pegawai pajak yang hobi naik motor besar.
Hal itu berawal dari kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan fantastis Rp 56,1 miliar, padahal dirinya masih berstatus pejabat Eselon III. Sebelumnya, anak buah pak Suryo, yakni Rafael bersama dengan anaknya Mario disorot publik karena telah memamerkan kemewahan mereka dan fatalnya telah melakukan kekerasan yang dilakukan sang anak. Mentang-mentang anak orang kaya, dengan begitu berbuat seenaknya? Tahu diri dong, kekayaan dan jabatanmu itu dari mana dan untuk siapa?
Kendati demikian jelas jadi sorotan publik, pasalnya ia gak memiliki sifat sensitivitas sosial sebagai penyelenggara negara, padahal kita ketahui bahwa pejabat itu digaji dari pajak rakyat.
Di tengah rakyat Indonesia masih mengalami kesulitan ekonomi dan banyak hidup di bawah garis kemiskinan, kok dengan bangganya ya sang Dirjen justru memamerkan gaya hidup mewah dan foya-foya. Walau itu uang halal, dan semoga bukan uang korupsi, tetapi nyatanya juga tak etis.
BACA JUGA: Menjawab Dilema Berkendara Jarak Jauh dengan Sepeda Motor Listrik
Perilaku Dirjen Suryo Utomo ini bisa saja menjadi trend dan bisa ditiru pejabat negara yang lain apabila tidak ada sanksi tegas kepada sang Dirjen. Hal sepele yang disepelekan bisa menjadi malapetaka lho.
Apabila perilaku dan gaya seperti Dirjen pak Suryo ini awet, maka gak menutup kemungkinan akan banyak ditiru oleh pegawai Kemenkeu ataupun pejabat negara yang lain. Makanya sebelum telat, penting untuk diberikan sanksi sebelum menjamur dari Menteri Keuangan selaku pimpinan institusi. Ini tak lain dan tak bukan demi menyelamatkan institusi.
Nah, bagaimana mungkin menuntut pajak yang tinggi dari masyarakat kalau peranan Dirjen pajak hanya memamerkan gaya hidup mewah. Artinya pak Dirjen telah berkontribusi besar untuk mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan.
Ini penting diperhatikan agar pejabat pajak harus memiliki standar integritas dan kredibilitas yang tinggi guna menjaga kewajiban wajib pajak. Apabila kepatuhan bayar pajak berkurang hanya karena kepercayaan yang terkikis, tentu bisa mengganggu kerja dan tugas negara.
Jadi sebagai penutup dari tulisan ini, Dirjen pajak dan semua pejabat negara yang selalu memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah agar diberikan sanksi yang tegas. Ingat, rakyat Indonesia masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, kalian sebagai pejabat negara itu pelayanan rakyat, bukan malah ber foya-foya di atas penderitaan rakyat.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
