Kasus dugaan korupsi yang menyeret PT Pertamina kembali menampar wajah kepercayaan publik. Dilansir Suara.com, kejaksaan Agung mengungkap bahwa praktik korupsi di tubuh perusahaan ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Angka yang begitu besar, melebihi banyak anggaran kementerian dalam setahun.
Modusnya pun terstruktur: mulai dari pengaturan produksi kilang, manipulasi tender impor minyak, hingga praktik blending BBM yang diduga merugikan konsumen.
Bukan sekali ini publik menyaksikan skandal besar dari institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi negara. Jiwasraya, Asabri, BLBI, dan kini Pertamina, seolah menjadi bukti bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan, tetapi penyakit sistemik yang terus berulang.
Setiap kali kasus besar mencuat, narasinya serupa: janji perbaikan, perombakan manajemen, penguatan pengawasan. Namun, tetap saja ada celah yang dimanfaatkan segelintir orang untuk memperkaya diri.
Masalahnya, bukan hanya uang negara yang terkuras. Setiap skandal korupsi yang terungkap perlahan meluruhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara.
Klarifikasi dan janji perbaikan kini hanya terdengar seperti pengulangan tanpa substansi. Wajar jika banyak yang merasa skeptis, bahkan sinis, terhadap setiap pernyataan resmi.
Tidak sedikit kritik tajam yang beredar di media sosial yang mencerminkan betapa rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap klarifikasi yang diberikan.
Skeptisisme semacam ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak lagi melihat pernyataan resmi sebagai sesuatu yang bisa langsung diyakini, melainkan sebagai sekadar formalitas yang belum tentu mencerminkan kenyataan.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya korupsi itu sendiri, tetapi bagaimana masyarakat mulai merasa kebal dan terbiasa. Seolah-olah kasus-kasus ini hanyalah bagian dari siklus yang akan terus berulang.
Reaksi publik mungkin tetap marah, tetapi apakah kemarahan ini cukup untuk mendorong perubahan? Atau justru hanya menjadi riuh rendah sesaat yang segera tenggelam oleh isu lain?
Seharusnya, tidak ada ruang untuk toleransi terhadap korupsi. Setiap kasus yang terungkap harus menjadi alarm bagi semua pihak, bahwa kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan generasi yang semakin apatis terhadap moralitas dan integritas.
Sebab, jika korupsi terus dianggap sebagai "nasib buruk" yang harus diterima, maka yang sebenarnya dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih bersih.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
