PT Pertamina (Persero) mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada 29 Maret 2025.
Seluruh jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95 mengalami penurunan harga yang berkisar antara Rp400 hingga Rp750 per liter.
Kebijakan ini berlaku di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Indonesia. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi untuk membantu masyarakat di tengah ketidakstabilan ekonomi, terlebih di tengah-tengah mudik Lebaran seperti sekarang ini.
Namun, apakah langkah ini benar-benar meringankan beban masyarakat? Ataukah hanya strategi sementara untuk menarik kembali kepercayaan publik yang telah lama kecewa terhadap Pertamina akibat berbagai skandal yang mencoreng citra perusahaan ini?
Meski penurunan harga BBM bisa dianggap sebagai kabar baik bagi masyarakat, kenyataannya, banyak pihak masih meragukan kredibilitas Pertamina. Hal ini tidak lepas dari serangkaian skandal yang melibatkan perusahaan pelat merah ini.
Salah satu skandal terbesar yang masih hangat diperbincangkan adalah dugaan pengoplosan BBM, Pertalite diduga dioplos menjadi Pertamax sebelum dijual dengan harga lebih tinggi. Skandal ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap kualitas BBM yang dijual oleh Pertamina.
Tidak hanya itu, dugaan kasus korupsi terkait pengadaan dan distribusi BBM yang melibatkan petinggi Pertamina juga semakin memperburuk reputasi perusahaan.
Banyak masyarakat merasa bahwa Pertamina tidak cukup transparan dalam mengelola sumber daya energi nasional, dan mereka meragukan apakah kebijakan penurunan harga BBM ini benar-benar murni untuk kepentingan rakyat atau sekadar cara untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih besar.
Kepercayaan masyarakat terhadap BBM yang dijual Pertamina kini berada di titik nadir. Banyak pengguna kendaraan yang mengeluhkan bahwa kualitas BBM Pertamina yang mereka gunakan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayarkan.
Bahkan, beberapa pengguna melaporkan bahwa kendaraan mereka mengalami kerusakan akibat penggunaan BBM yang dianggap kurang berkualitas.
Hal ini mendorong banyak masyarakat untuk beralih ke SPBU swasta seperti Shell, BP, atau Vivo, yang menawarkan alternatif BBM dengan klaim kualitas yang lebih baik dan lebih konsisten.
Beberapa konsumen menganggap bahwa meskipun harga BBM di SPBU swasta lebih tinggi, kualitasnya lebih terjamin dan tidak menimbulkan dampak negatif pada mesin kendaraan mereka dalam jangka panjang.
Banyak warganet juga menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Pertamina di media sosial. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah bahwa penurunan harga BBM bukanlah solusi utama jika tidak disertai dengan transparansi dan jaminan kualitas.
Beberapa pengguna X bahkan menyebut bahwa harga murah tidak bisa menutupi dampak kerusakan kendaraan akibat penggunaan BBM yang tidak sesuai standar.
Jika tujuan utama Pertamina adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik, maka sekadar menurunkan harga BBM mungkin tidak akan cukup. Publik membutuhkan bukti nyata bahwa perusahaan ini telah melakukan perbaikan struktural yang mendalam untuk menghindari kasus-kasus penyimpangan seperti yang terjadi di masa lalu.
Langkah Pertamina dalam menurunkan harga BBM non-subsidi memang dapat memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun, masalah utama yang dihadapi perusahaan ini bukan hanya soal harga, melainkan soal kepercayaan.
Selama isu-isu seperti skandal korupsi dan pengoplosan BBM belum sepenuhnya dituntaskan, publik akan tetap ragu untuk kembali mempercayai produk-produk dari Pertamina.
Oleh karena itu, alih-alih hanya mengandalkan strategi penurunan harga, Pertamina harus segera melakukan perbaikan yang nyata agar dapat benar-benar mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.
Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menjadi pemadam kebakaran sementara, sementara api kekecewaan publik terhadap Pertamina akan terus berkobar.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
