Panggung penghargaan di Jakarta beberapa waktu lalu menyisakan pemandangan yang cukup unik sekaligus memantik diskusi panjang.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan apresiasi tinggi kepada Polresta Tangerang atas prestasinya membangun 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini kabarnya merupakan yang terbanyak untuk kategori Kepolisian Resor di seluruh Indonesia.
Tentu saja, bagi institusi terkait, ini adalah medali kebanggaan yang dipamerkan sebagai bukti loyalitas pada program prioritas pemerintah. Namun, Sobat Yoursay, sejak kapan indeks prestasi utama kepolisian kita bergeser dari pengejaran kriminal menjadi pengorganisiran dapur umum?
Program Makan Bergizi Gratis memang memiliki niat mulia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Kita semua setuju bahwa anak-anak Indonesia perlu asupan nutrisi yang layak.
Namun, jika institusi kepolisian—yang secara konstitusional bertugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan—justru menjadi garda terdepan dalam pembangunan fisik pusat gizi, di sanalah letak masalahnya.
Bukankah kita memiliki Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, atau jajaran pemerintah daerah yang secara fungsi jauh lebih relevan untuk mengurus urusan piring makan rakyat?
Banyak dari kita, termasuk para netizen yang vokal di media sosial, merasa ada yang salah dalam pemberian penghargaan ini.
Sobat Yoursay mungkin sering mendengar keluhan tentang betapa sulitnya melaporkan kasus pencurian, atau betapa ngerinya ancaman begal di jalanan pinggiran kota saat malam hari. Belum lagi bayang-bayang judi online yang sudah merusak tatanan ekonomi keluarga, hingga peredaran narkoba yang seolah tak ada habisnya.
Di tengah tumpukan pekerjaan rumah yang berkaitan langsung dengan nyawa dan harta benda warga, memberikan penghargaan kepada polisi karena paling rajin membangun unit pelayanan gizi terasa seperti memberikan piala kepada seorang pemain bola karena dia paling jago memasak di dapur tim, bukan karena performanya mencetak gol di lapangan hijau.
Kritik tajam yang beredar di masyarakat sebenarnya adalah tuntutan akan profesionalisme. Publik merasa resah karena energi kepolisian sedang terfragmentasi ke hal-hal yang bersifat seremonial dan politis.
Jika Polresta Tangerang menargetkan pembangunan hingga 40 unit SPPG, bayangkan berapa banyak personel, waktu, dan pikiran yang tercurah untuk mengurusi logistik makanan tersebut.
Sobat Yoursay tentu bisa membayangkan, apakah di saat para komandan sibuk berkoordinasi soal gudang pangan dan distribusi susu, fokus mereka terhadap pemetaan jaringan kriminalitas di wilayah hukumnya tidak akan terganggu?
Sobat Yoursay, apakah kita lebih merasa aman karena tahu ada 18 dapur polisi di sekitar kita, atau kita lebih tenang jika tahu polisi sedang berpatroli memastikan tidak ada tindakan asusila dan kekerasan di lingkungan kita?
Selain itu, pemberian penghargaan oleh Presiden ini seolah memberikan pesan tersirat bahwa loyalitas terhadap "program kesayangan" penguasa jauh lebih dihargai ketimbang penyelesaian masalah-masalah sistemik di internal institusi.
Padahal, kita tahu bersama bahwa Kepolisian RI masih berada dalam fase pembenahan besar-besaran untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat merosot akibat berbagai kasus besar beberapa tahun terakhir.
Memaksakan polisi masuk ke ranah pelayanan gizi demi sebuah label "mensukseskan program pemerintah" justru berisiko mengaburkan identitas asli polisi sebagai penegak hukum yang berwibawa dan mandiri.
Jangan sampai muncul kesan di mata publik bahwa aparat kita sedang "senggang" sehingga harus mengambil alih tugas dinas sosial atau dinas kesehatan.
Sobat Yoursay, kita butuh polisi yang kembali ke tugasnya. Kita butuh polisi yang prestasinya diukur dari seberapa banyak kasus yang tuntas, seberapa aman warga tidur di malam hari, dan seberapa bersih institusi mereka dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang.
Kita tidak ingin gizi anak-anak terpenuhi, namun mereka tumbuh di lingkungan yang tidak aman karena aparatnya terlalu sibuk mengurus operasional gudang ketahanan pangan.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memuji dapur yang megah, sementara pintu depan rumah kita dibiarkan terbuka lebar bagi para kriminal.
Kepada pemerintah dan pimpinan Polri, kembalikanlah kebanggaan seragam cokelat itu pada fungsinya sebagai pelindung dan pengayom, bukan sebagai pengelola katering.
Bagaimana menurut Sobat Yoursay, apakah 18 unit pelayanan gizi ini sebanding dengan rasa aman yang kita dambakan setiap harinya? Mari kita kawal bersama agar penghargaan yang diberikan di masa depan adalah penghargaan atas keberhasilan memanusiakan manusia lewat keadilan hukum, bukan lewat pembagian porsi makanan.
