Gelombang demonstrasi yang kembali mengguncang jalanan Indonesia belum lama ini sejak tanggal 25 Agustus 2025 lalu. Peristiwa ini menorehkan luka baru dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Pada Kamis (28/8/2025) demonstran memanas dan mengakibatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) dilaporkan tewas setelah dilindas mobil milik aparat kepolisian saat massa aksi berusaha dibubarkan. Tragedi ini bukan hanya sekadar insiden kecelakaan dalam sebuah kerusuhan. Ia menjadi simbol keras dari matinya empati, matinya demokrasi, dan bobroknya tata kelola pemerintahan yang semakin jauh dari rakyat.
Ketika suara rakyat yang mestinya dijamin konstitusi justru dibalas dengan gas air mata, pentungan, dan kini bahkan nyawa melayang, kita seharusnya bertanya tentang demokrasi macam apa yang sedang kita jalankan saat ini? Haruskah mengorbankan darah saudara sendiri agar bisa didengar oleh pemerintah?
Luka Demokrasi yang Semakin Dalam
Indonesia selalu membanggakan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Namun, peristiwa seperti ini menampar wajah kita dengan kenyataan pahit. Demokrasi bukan hanya tentang kotak suara lima tahun sekali, melainkan juga tentang ruang bagi rakyat untuk bersuara, menyampaikan kritik, dan menuntut keadilan tanpa rasa takut kehilangan nyawa.
Kematian seorang ojol dalam demonstrasi memperlihatkan bagaimana aparat negara yang seharusnya menjadi pengayom justru menjadi ancaman. Ironinya, aparat yang digaji dari uang rakyat kini terlihat lebih sibuk melindungi kepentingan penguasa ketimbang menjaga keselamatan masyarakat. Ketika negara gagal menghadirkan rasa aman dalam menyampaikan aspirasi, saat itulah demokrasi pelan-pelan sekarat.
Aparat, Rakyat, dan Kekuasaan yang Menyimpang
Polri seharusnya berdiri di tengah, menjadi penengah yang menjaga ketertiban tanpa mengorbankan hak asasi. Namun, realitas di lapangan sering kali berkata lain. Dari kasus pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, hingga penggunaan kekerasan yang berlebihan, semua menjadi bukti bahwa posisi rakyat semakin termarjinalkan.
Kematian ojol ini bukan kasus pertama yang menunjukkan wajah keras aparat. Kita masih ingat tragedi lain: mahasiswa yang terluka parah saat aksi reformasi dikorupsi, atau petani yang dikriminalisasi saat memperjuangkan tanah mereka. Semua itu menumpuk menjadi satu yakni potret negara yang gagal membedakan antara mengamankan kepentingan publik dan mengamankan kursi kekuasaan.
Aparat adalah cermin dari perintah. Jika mereka bergerak brutal, pertanyaannya adalah: siapa yang menginstruksikan, dan untuk kepentingan siapa kekerasan itu dilakukan?
Pemerintah yang Kehilangan Legitimasi Moral
Tragedi ini menyoroti lebih dalam bobroknya tata kelola pemerintahan. Seharusnya, pemerintah mendengar aspirasi dan kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: kritik dianggap ancaman, oposisi dipandang musuh, dan demonstrasi dilabeli sebagai gangguan stabilitas.
Padahal, stabilitas yang lahir dari pembungkaman suara rakyat adalah stabilitas semu. Ia hanya menunda letupan yang bisa lebih besar di kemudian hari. Pemerintah yang tidak bisa menerima kritik sejatinya sedang menutup pintu demokrasi dan membuka jalan menuju otoritarianisme.
Kematian seorang warga sipil akibat aksi demonstrasi bukan sekadar statistik, melainkan bukti gagalnya negara menjalankan kontrak sosialnya. Pemerintah kehilangan legitimasi moral ketika ia lebih takut pada protes rakyat dibanding kehilangan kepercayaan rakyat.
Demokrasi Milik Bersama
Tragedi ini juga harus mengingatkan kita bahwa demokrasi bukanlah hak eksklusif elit politik atau aparat negara. Demokrasi adalah milik rakyat, termasuk mereka yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online, buruh pabrik, petani, mahasiswa, hingga masyarakat kecil di pelosok negeri.
Jika rakyat kecil yang berusaha mencari nafkah justru menjadi korban kekerasan negara, maka demokrasi hanya tinggal jargon kosong. Demokrasi kehilangan maknanya ketika nyawa rakyat tidak lagi dihargai.
Hal yang Harus Dilakukan Di Tengah Isu Memanas
Pertama, tragedi ini harus diusut secara tuntas dan transparan. Tidak boleh ada lagi praktik saling lindung dalam tubuh aparat. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli siapapun yang terlibat. Jika tidak, luka ini akan semakin dalam dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik pada institusi negara.
Kedua, pemerintah harus berani melakukan refleksi besar-besaran terhadap pendekatan keamanan dalam menghadapi demonstrasi. Aparat harus dididik untuk mengutamakan pendekatan persuasif, bukan represif. Menghadapi rakyat tidak sama dengan menghadapi musuh negara.
Ketiga, ruang demokrasi harus dijaga tetap terbuka. Kritik tidak boleh dibungkam, suara rakyat harus dihargai. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang berani menghadapi kritik dan memperbaiki diri darinya.
Kematian seorang ojol dalam demonstrasi bukan sekadar tragedi personal bagi keluarga korban, melainkan tragedi nasional bagi demokrasi kita. Ia adalah alarm keras bahwa ada yang sangat salah dalam arah negara ini.
Kita boleh saja mengklaim sebagai negara demokrasi, tetapi jika di jalanan rakyat masih mati karena menyuarakan aspirasi, maka yang kita jalankan bukanlah demokrasi sejati, melainkan delusi demokrasi.
Sejarah akan mencatat bagaimana pemerintah hari ini merespons tragedi ini. Jika negara terus menutup mata, maka bukan hanya nyawa rakyat yang hilang, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia.
