Biro Pers Sekretariat Presiden mengembalikan kartu identitas atau ID liputan kepada jurnalis CNN Indonesia, pada Senin (29/9/2025). Aksi pengembalian ini dilakukan setelah pencabutan ID sebelumnya menuai sorotan tajam dari publik.
Momen pengembalian terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok suaradotcom. Dalam video tersebut, terlihat seorang perwakilan Biro Pers menyerahkan kembali ID liputan milik Diana sambil menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia juga berjanji bahwa pihaknya tidak akan mengulangi tindakan serupa di masa depan.
Namun yang menjadi perhatian warganet bukanlah permintaan maaf tersebut, melainkan ekspresi Diana Valencia saat menerima ID-nya kembali.
Dengan wajah datar dan tanpa banyak kata, Diana hanya menjawab, “Makasih, Pak.”
Ekspresi ini kemudian menjadi sorotan warganet yang merasa bahwa apa yang dirasakan Diana adalah representasi kemuakan publik terhadap tindakan yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers.
“Muak banget muka mbaknya,” tulis akun @mbo***.
“Muka jurnalisnya muak, jangankan yang merasakan, kami pun yang dengar dan menonton sedikit muak,” tambah akun @and***.
Sebelumnya, Diana menjadi viral karena pertanyaannya dalam sesi doorstop bersama Presiden Prabowo Subianto soal banyaknya siswa keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan itu dinilai kritis namun wajar bagi seorang jurnalis.
Tak lama setelah momen itu, Biro Pers Sekretariat Presiden mencabut ID peliputan Diana. Langkah itu langsung mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk organisasi jurnalis, pengamat media, hingga masyarakat umum.
Kecaman ini akhirnya memaksa pihak istana untuk mengakui kesalahan dan mengembalikan hak liputan Diana. Namun, bagi sebagian orang, tindakan ini seperti menambal luka yang sudah terlanjur terbuka.
Ekspresi dingin Diana seolah menyuarakan hal yang tidak bisa diucapkan secara langsung: bahwa kebebasan pers masih perlu diperjuangkan di negeri ini. Dan bahwa permintaan maaf tidak serta-merta menghapus rasa kecewa.
Pengembalian ID ini memang menandai akhir dari satu konflik, tetapi juga membuka kembali diskusi yang lebih besar, tentang bagaimana negara semestinya memperlakukan jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk menyenangkan pihak berkuasa.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
