Program bantuan sosial (bansos) sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi atau krisis ekonomi.
Namun dalam praktiknya, bansos sering kali berubah fungsi menjadi alat politik. Bukannya menjadi penyelamat bagi rakyat kecil, bansos justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendulang popularitas dan dukungan. Apakah ini bentuk kepedulian, atau hanya strategi licik demi suara?
Fenomena ini tak jarang terlihat menjelang pemilu. Penyaluran bansos tiba-tiba meningkat, dan kemasan bantuan dekorasi dengan nama atau foto tokoh politik tertentu.
Narasi yang diangkat pun seolah menggiring pendapat bahwa tokoh tersebut adalah “pahlawan” bagi masyarakat. Padahal, anggaran bansos berasal dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi. Lalu, mengapa kreditnya jatuh pada individu tertentu?
Lebih dari itu, distribusi bansos juga sering kali tidak merata dan tidak transparan. Mereka yang benar-benar justru membutuhkan luput dari perhatian, sementara pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik tertentu lebih diutamakan.
Tak sedikit pula laporan mengenai bansos yang dikurangi kualitas atau kuantitasnya demi kepentingan pribadi. Di sinilah letak masalah utamanya: bantuan yang seharusnya bersifat netral berubah menjadi alat manipulasi.
Dampaknya jelas: masyarakat yang rentan justru semakin terpinggirkan. Ketidakadilan ini memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan program-program sosial.
Apalagi jika skandal bansos yang melibatkan korupsi atau penyelewengan anggaran mencuat, kredibilitas negara sebagai pelindung rakyat semakin dieksplorasi. Bukankah bantuan seharusnya menjadi hak, bukan alat tawar-menawar?
Kritik terhadap praktik ini pun bermunculan, namun penerapan regulasi yang ketat masih sangat minim. Upaya untuk mengatur pendistribusian bansos secara transparan dan bebas dari politisasi sering kali terbentur oleh birokrasi yang rumit atau tidak adanya pengawasan. Tanpa mekanisme yang jelas, polemik ini hanya akan menjadi lingkaran setan.
Solusinya? Pertama, perlu ada aturan yang tegas melarang penggunaan bansos untuk kepentingan kampanye politik. Kedua, pengawasan independen dalam penyaluran bansos harus diperkuat, misalnya dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau komunitas lokal. Terakhir, masyarakat juga perlu lebih kritis dan berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di lapangan.
Jika tidak, polemik bansos akan terus menjadi potret ironis dari sistem politik kita. Apakah kita akan membiarkan bantuan sosial, yang seharusnya menjadi hak rakyat, terus dimanfaatkan sebagai alat politik? Atau, apakah kita siap memperjuangkan keadilan yang sebenarnya? Itu adalah pertanyaan besar yang harus dijawab bersama.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
