Jutaan pasang mata menatap layar televisi dan gawai pada 15 Agustus 2025. Hari itu, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR-DPD ditutup dengan pemandangan yang jarang terjadi: ratusan anggota DPR berjoget ria di ruang Nusantara, Gedung DPR, Senayan. Riuh tawa, sorak-sorai, dan hentakan musik mengiringi tubuh para wakil rakyat yang bergoyang serentak.
Bagi sebagian, momen itu mungkin hanya hiburan. Tetapi bagi banyak rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup, adegan tersebut terasa getir bahkan menusuk. Di luar gedung megah itu, jutaan orang menghadapi kenyataan pahit: harga kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan kerja yang semakin sempit, dan daya beli yang kian tergerus. Di tengah situasi demikian, pesta joget wakil rakyat seperti merayakan sesuatu yang justru berbanding terbalik dengan penderitaan rakyat.
Ruang Sakral yang Tercoreng
Tak ada yang salah dengan berjoget. Tetapi tempat dan momentum sering kali menentukan makna. Ruang Nusantara, lokasi berlangsungnya sidang tahunan itu, adalah salah satu ruang sakral dalam sejarah politik Indonesia. Di ruangan inilah para elite negara mengambil keputusan penting, dan di sekitarnya pula mahasiswa dan rakyat menuntut jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998.
Sejarah reformasi itu belum selesai ditebus. Keadilan sosial masih jauh dari jangkauan, kesejahteraan rakyat belum juga dirasakan merata, dan politik kerap dipenuhi kompromi pragmatis. Di titik inilah joget para anggota DPR tampak janggal: ia seakan meremehkan beban sejarah, sekaligus mengabaikan janji reformasi yang belum terpenuhi.
Peringatan dari Jalanan
Tak heran, unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2025 menjadi semacam respons spontan. Gelombang demonstrasi itu bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan peringatan keras tentang rendahnya sensitivitas wakil rakyat. Publik melihat wakilnya lebih sering larut dalam euforia simbolik ketimbang memikirkan solusi nyata atas kesulitan hidup.
Ketidakpercayaan publik kepada DPR bukanlah cerita baru. Survei pada Januari 2025 menunjukkan DPR dan partai politik menempati posisi terbawah dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat dari 11 lembaga negara yang disurvei. Lembaga eksekutif, yudikatif, bahkan lembaga penegak hukum yang sering dikritik sekalipun seperti Polri masih berada di atas DPR.
Mandat yang Disalahgunakan
Sebagai lembaga yang mendapatkan legitimasi langsung melalui pemilu, DPR seharusnya menjadi representasi aspirasi rakyat. Tugas utamanya adalah memperjuangkan keadilan sosial, memikirkan strategi kesejahteraan, serta menjaga agar demokrasi tidak melenceng dari cita-cita reformasi. Namun yang terjadi kerap sebaliknya: DPR sibuk mengurus kenyamanan internal dan menambah pundi-pundi keuangan para anggotanya.
Isu terbaru adalah penambahan tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini diambil di tengah upaya pemerintah memangkas belanja negara demi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Bagi masyarakat yang sedang dihantam kenaikan harga sembako, keputusan tersebut terasa mencolok dan tidak berempati.
Politik yang Kehilangan Moralitas
Pesta joget di ruang sidang hanyalah satu potret dari krisis moral yang lebih besar. Ia merefleksikan bagaimana sebagian elite politik kehilangan empati dan jarak dengan realitas rakyat yang mereka wakili. Joget itu, lebih dari sekadar tarian, menjadi simbol renggangnya hubungan antara rakyat dan wakilnya.
Jika peringatan dari jalanan diabaikan, jurang ketidakpercayaan publik terhadap DPR akan semakin lebar. Demokrasi pun hanya akan menjadi formalitas prosedural, kehilangan roh pengabdian yang sejatinya melekat dalam setiap jabatan publik.
Sejarah mengajarkan, rakyat bisa bersabar, tetapi tidak selamanya. Pada akhirnya, legitimasi politik tak bisa dipertahankan dengan joget dan pesta seremonial. Ia hanya bisa dijaga dengan kerja nyata, empati tulus, dan keberpihakan pada rakyat yang telah memberikan mandatnya.
